Generasi.co, Jakarta – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan persoalan ini merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
“Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya kan Pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai respons Presiden Prabowo Subianto terkait instruksi Megawati, Dasco enggan berkomentar lebih jauh.
Isi Instruksi Megawati
Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh
Megawati Soekarnoputri, ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP tidak boleh mengikuti retret kepala daerah di Magelang.
Megawati meminta agar seluruh kader tetap patuh dan berkomunikasi aktif dengan dirinya sebagai Ketua Umum.
Berikut isi surat instruksi Megawati:
Merdeka!!!
Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.
Selanjutnya, DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:
1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan menuju retret kepala daerah di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
2. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
3. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Kontroversi Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang
Diketahui, retret kepala daerah ini akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Retret tersebut digagas sebagai program pembekalan kepala daerah untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap sistem pemerintahan, kepemimpinan, serta ketahanan nasional.
Namun, instruksi dari Megawati untuk melarang seluruh kepala daerah PDIP mengikuti retret ini menimbulkan berbagai spekulasi di dunia politik.
PDIP Sindir Retret sebagai Urusan Internal Pemerintah
Sejumlah politikus PDIP menilai bahwa retret kepala daerah bukanlah agenda yang wajib diikuti, terutama bagi kepala daerah yang berasal dari partai berlambang banteng.
PDIP juga mengingatkan bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional.
Sehingga retret tersebut seharusnya tidak dipaksakan kepada semua kepala daerah tanpa mempertimbangkan dinamika politik dan kepentingan partai masing-masing.
“Retret kepala daerah itu adalah agenda internal pemerintah, bukan urusan partai politik. Maka, tidak ada kewajiban bagi kepala daerah dari PDIP untuk mengikutinya,” ujar Bambang Wuryanto, Ketua DPP PDIP, dalam pernyataan terpisah.
Selain itu, PDIP juga menyoroti momen penyelenggaraan retret ini, yang bertepatan dengan kasus hukum yang tengah menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
PDIP menuding ada upaya politisasi hukum yang ditujukan kepada partai mereka, sehingga mereka memilih untuk menarik kepala daerah PDIP dari agenda pemerintahan tertentu.
Respons Pemerintah Soal Boikot Retret
Sementara itu, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan retret kepala daerah bukan agenda politik.
Melainkan program nasional untuk meningkatkan kapabilitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
“Retret kepala daerah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini program rutin yang sudah dirancang jauh hari sebelumnya,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Tito juga menyayangkan apabila ada kepala daerah yang menolak mengikuti agenda tersebut karena alasan politik, mengingat tujuan dari retret ini adalah untuk kepentingan pembangunan daerah.
Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret kepala daerah di Magelang memicu polemik di dunia politik.
DPR menyerahkan persoalan ini kepada Mendagri Tito Karnavian, sementara PDIP menegaskan bahwa retret bukan agenda yang wajib diikuti.
Di sisi lain, pemerintah tetap menganggap retret ini sebagai bagian dari program penguatan kepemimpinan daerah dan berharap seluruh kepala daerah tetap hadir demi kepentingan pembangunan nasional.
(BAS/Red)