Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, memberikan jaminan kepastian pasar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan ekosistem distribusi raksasa untuk menyerap produk-produk karya anak bangsa.
Optimisme tersebut disampaikan Ferry saat meninjau pameran produk binaan BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Yogyakarta, Jumat (7/2).
Dalam kunjungannya, Ferry mengaku bangga melihat inovasi dan kualitas produk UMKM yang dipamerkan. Menurutnya, produk-produk tersebut sudah memiliki standar yang mumpuni untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
“Jangan pernah takut tidak laku. Justru kita siapkan pasarnya,” tegas Ferry kepada para pengusaha muda.
Puluhan Ribu Gerai KDKMP Siap Beroperasi
Ferry mengungkapkan rencana strategis kementeriannya yang akan segera mengoperasikan puluhan ribu gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam dua bulan mendatang. Jaringan ritel koperasi ini disiapkan sebagai “etalase utama” bagi produk lokal.
“Bayangkan, dua bulan lagi kita punya puluhan ribu gerai sembako Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai beroperasi. Rak-raknya harus diisi oleh brand lokal, oleh karya anak bangsa, oleh produk dari pengusaha Jogja,” ujarnya.
Ia mencontohkan produk food tray (nampan makanan) buatan anggota HIPMI sebagai salah satu komoditas potensial yang bisa langsung diserap oleh jaringan koperasi tersebut.
Dukungan Inkubasi hingga Pembiayaan
Untuk mewujudkan hal itu, Ferry menantang para pengusaha muda untuk terus memacu kapasitas produksinya. Sebagai timbal balik, Kementerian Koperasi berkomitmen memberikan dukungan penuh dari hulu ke hilir.
Dukungan tersebut mencakup pendampingan intensif, program inkubasi bisnis, hingga fasilitasi akses pembiayaan.
“Silakan produksi. Kita ingin produk teman-teman naik kelas, berkelanjutan, dan punya kepastian pasar,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masalah klasik UMKM, yakni kesulitan akses pasar dan distribusi, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
