Generasi.co, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI masih harus menyalurkan 4.234 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir 2026. Sisa kuota tersebut akan dikejar melalui penyaluran bertahap pada Oktober hingga Desember.
Hingga September 2026, BNI memperoleh kuota 16.800 unit rumah subsidi dengan realisasi reimbursement sebanyak 12.566 unit. Untuk memenuhi sisa kuota, BNI menargetkan penyaluran 1.565 unit pada Oktober, 1.350 unit pada November, dan 1.319 unit pada Desember 2026.
Percepatan penyaluran dilakukan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian terjangkau. BNI menyiapkan sejumlah strategi, antara lain mengoptimalkan basis data nasabah yang memenuhi kriteria penerima rumah subsidi, memperkuat kerja sama dengan pengembang untuk menyediakan rumah siap stok, serta meningkatkan sosialisasi dan partisipasi dalam akad massal FLPP.
BNI menyatakan komitmennya memenuhi target pemerintah melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami tetap memberikan komitmen untuk melaksanakan target-target kami sesuai dengan yang telah ditetapkan,” ujar perwakilan BNI.
Secara keseluruhan, BNI telah mendukung penyaluran lebih dari 120.000 unit rumah melalui program FLPP. Portofolio KPR FLPP BNI tercatat mencapai Rp14,97 triliun dengan jumlah 129.442 rekening.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan BNI dalam mempercepat pencapaian target program perumahan. Ia juga mendorong bank tersebut memetakan wilayah potensial dan meningkatkan sosialisasi untuk mengoptimalkan penyaluran rumah subsidi.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan rencana akad massal KPR FLPP sebanyak 71.000 unit pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur. Akad massal minimal 30.000 unit rumah subsidi juga direncanakan berlangsung pada 31 Desember 2026 di Bekasi.
“Kami menargetkan akad massal 71.000 unit pada 17 Desember dan minimal 30.000 unit pada 31 Desember 2026,” kata Heru.
