Generasi.co, JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan sosial (bansos), sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di gerai koperasi yang telah beroperasi tanpa harus pergi jauh ke kantor cabang bank.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan uji coba penyaluran bantuan melalui KDKMP telah berjalan baik, mencakup Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, hingga bantuan alat mesin pertanian.
“Uji coba penyaluran bantuan sosial telah sukses dilakukan. Begitu juga di empat titik yang hari ini saya pantau langsung sudah berjalan dan lengkap. Penerima manfaat kini dapat mengambil haknya langsung di KDKMP yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” kata Ferry, dikutip dari siaran pers kementerian, Kamis.
Ferry menyampaikan hal itu saat meninjau kesiapan operasional KDKMP di sejumlah lokasi di Jawa Timur. Empat koperasi yang dikunjungi yakni KDKMP Sambiroto dan Garu di wilayah Baron, KDKMP Nglawak di Kertosono, serta KDKMP Tambakrejo di Waru.
Menurut Ferry, koperasi yang ditinjau telah dilengkapi kebutuhan operasional, mulai dari manajemen pengelola dan sarana transportasi pendukung hingga keterhubungan dengan pusat.
Gerai KDKMP juga mulai menyalurkan sejumlah kebutuhan pokok bersubsidi, yakni minyak goreng MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, serta pupuk.
Ferry berharap operasional koperasi terus berjalan lancar dan dapat mendorong masyarakat beralih dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri di daerah masing-masing.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peninjauan operasional KDKMP dilakukan secara masif sepanjang pekan ini dengan melibatkan pimpinan daerah dan instansi terkait di berbagai wilayah.
Peninjauan tersebut melibatkan sejumlah pejabat, mulai dari menteri, pangdam, kapolda, gubernur, hingga wali kota yang turun langsung ke lapangan. Zulkifli mengakui pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kekurangan karena melibatkan banyak kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN).
