Generasi.co, JAKARTA – Pemerintah menargetkan 8.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan memantau kesiapan operasional koperasi melalui kunjungan lapangan ke 107 titik yang dimulai Kamis (15/10/2026).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kunjungan tersebut menjadi sampel untuk memeriksa kesiapan puluhan ribu KDKMP yang telah selesai dibangun. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan perangkat dan kelengkapan koperasi siap mendukung operasionalisasi serta pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemantauan akan dilakukan secara maraton selama delapan hari, dimulai dengan pemeriksaan terhadap 8.000 unit koperasi. Pemerintah akan mengecek kelengkapan yang sudah tersedia maupun yang masih perlu dipenuhi.
“Mulai besok akan dilakukan monitoring ke Kopdes ini, 8.000 dulu pertama, selama delapan hari ini akan ngecek terus, apa yang belum, apa yang sudah, ada yang sudah baik, ada yang belum,” kata Zulkifli.
Ferry mengatakan, pemerintah juga akan membentuk posko untuk memantau kelancaran penyaluran barang kebutuhan masyarakat, terutama komoditas bersubsidi. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk mengidentifikasi hambatan dalam distribusi.
“Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi, apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Pemerintah mempercepat penyaluran sejumlah komoditas melalui KDKMP, termasuk pupuk, LPG, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ferry menegaskan, operasionalisasi koperasi membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN).
“Bapak Presiden ingin agar KDKMP sudah bisa beroperasi sebanyak mungkin. Maka kita ingin melakukan percepatan penyaluran pupuk, gas LPG, beras SPHP, dan lainnya,” ujarnya.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas antarkementerian/lembaga dan BUMN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang dipimpin Zulkifli. Rapat dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, sejumlah wakil menteri, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, serta jajaran direksi BUMN.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026, Agrinas mendapat penugasan untuk mengoperasikan KDKMP selama dua tahun sebagai masa transisi. Penugasan itu mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan usaha, pencapaian target, pendampingan dan evaluasi, pengembangan sistem yang terintegrasi dengan Simkopdes, serta penyusunan laporan, standar operasional prosedur (SOP), target kinerja, dan tata kerja.
Ferry berharap sinergi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN dapat terus dijaga agar KDKMP menjadi instrumen penguatan ekonomi desa dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
