Hidayat Nur Wahid dukung sikap Prabowo di PBB soal Palestina dan dorong reformasi PBB serta sanksi konkret atas Israel.
Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menghadiri Sidang Umum PBB dan kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, khususnya dalam membela kemerdekaan Palestina dan menghentikan genosida di Gaza.
“Sangat patut diapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk tetap menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina di forum Sidang Umum PBB, sekalipun Israel kembali menyatakan penolakan atas solusi yang hadirkan kemerdekaan bagi negara Palestina,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).
Menurut HNW, posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina semakin relevan di tengah berubahnya sikap sejumlah negara dunia. Kini, beberapa negara yang sebelumnya tidak mengakui Palestina mulai secara terbuka menyatakan dukungan, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Inggris dan Prancis, serta negara-negara Barat seperti Kanada, Australia, Portugal, dan Belgia.
“Sudah sewajarnya bila Indonesia justru semakin meningkatkan pembelaannya. Dunia internasional kini lebih berani menyuarakan kemerdekaan Palestina, bahkan di tengah ancaman terbuka dari Israel,” tegas HNW.
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti resolusi Majelis Umum PBB dan fatwa Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan bahwa pendudukan Israel adalah ilegal.
“Negara-negara anggota PBB, apalagi yang juga anggota ICC, harus bertindak—termasuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap pejabat Israel pelaku kejahatan perang,” tambahnya.
HNW menilai Sidang Umum PBB juga merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menyuarakan perlunya reformasi struktural PBB, termasuk penghapusan hak veto dan perluasan representasi di Dewan Keamanan.
“Indonesia diperintahkan Konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saatnya Presiden Prabowo memanfaatkan momen strategis ini untuk menyerukan reformasi menyeluruh di tubuh PBB,” jelasnya.
Ia menyoroti ketimpangan dalam struktur Dewan Keamanan yang selama ini didominasi oleh negara-negara besar, tanpa perwakilan memadai dari Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara Global South.
Menanggapi semakin banyaknya pelanggaran HAM oleh Israel, HNW mendesak agar pemerintah Indonesia ikut menyuarakan penjatuhan sanksi konkret terhadap Israel.
“Sudah muncul petisi global untuk mengeluarkan Israel dari organisasi internasional seperti FIFA dan bahkan PBB. Ini bentuk nyata aspirasi masyarakat dunia yang menolak kejahatan perang dan genosida,” tegasnya.
Ia menegaskan Indonesia memiliki ‘utang sejarah’ kepada Palestina, karena Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.
HNW juga menggarisbawahi hingga kini, sebanyak 145 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Gelombang dukungan ini dinilai semakin menguat, seiring dengan rencana beberapa negara Eropa lainnya, seperti Belgia, Prancis, Malta, Luksemburg, dan San Marino, untuk secara resmi mengakui Palestina dalam forum sidang mendatang.
“Gelombang dukungan ini tak lepas dari keteguhan perjuangan rakyat Palestina, serta meningkatnya kesadaran dunia atas penderitaan sipil, perempuan, dan anak-anak di Gaza akibat blokade Israel,” ujar HNW.
Lebih jauh, ia menyoroti agresi militer Israel yang tak hanya menyasar Palestina, tetapi juga negara-negara tetangga seperti Suriah dan Qatar, yang tak menyerang Israel namun tetap menjadi target serangan.
Hidayat berharap Presiden Prabowo dapat mengambil peran aktif untuk mengajak negara-negara anggota PBB yang sudah mengakui Palestina agar bersikap tegas terhadap Israel.
“Ini waktunya konsolidasi global untuk mengakhiri genosida, menghentikan penjajahan, dan menghadirkan perdamaian melalui pengakuan penuh atas Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat,” pungkasnya.
