Generasi.co, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah akan mengkurasi tawaran bantuan dari negara lain untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Pemerintah akan menilai bentuk dan kebutuhan bantuan sebelum memutuskan tindak lanjutnya.
Jumhur mencontohkan tawaran pengerahan 50 petugas dari negara lain. Menurut dia, Indonesia telah mengerahkan puluhan ribu personel untuk menangani karhutla.
“Karena ada yang mengatakan memberi bantuan sampai 50 orang, ya kita udah puluhan ribu mengerahkan, tapi kita terima kasih ada keinginan membantu,” ujar Jumhur di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Ia juga menyinggung tawaran bantuan berupa operasi pemadaman melalui udara atau water bombing. Jumhur mengatakan Indonesia telah mengerahkan operasi tersebut secara mandiri.
“Kalau misalnya membantu apa, bantu water bombing, ya sekarang kita sudah berapa banyak mengerahkan itu juga,” katanya.
Jumhur menegaskan pemerintah perlu menilai terlebih dahulu relevansi bantuan yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan penanganan karhutla.
“Jadi signifikan atau tidak, daripada nanti salah-salah ini ya, lebih baik kita kurasi dulu biar pas,” ujarnya.
Salah satu negara yang menawarkan bantuan adalah Malaysia, yang juga terdampak asap karhutla Indonesia. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya telah menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran di Sumatera dan Kalimantan melalui sejumlah jalur diplomatik.
Zahid menyampaikan tawaran tersebut setelah meluncurkan Bulan Kesiapsiagaan Nasional di Pusat Konvensi Ipoh, Minggu (11/10/2026). Ia menyebut telah membahas bantuan itu saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden beberapa waktu lalu.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia (Nadma) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirimkan surat kepada pihak terkait di Indonesia.
Bantuan yang ditawarkan Malaysia meliputi satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta 52 petugas dan personel. Hingga informasi tersebut disampaikan, tawaran itu masih menunggu respons pemerintah Indonesia.
“Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Kami tetap optimistis dan berasumsi yang terbaik,” kata Zahid.
