Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Bentuk Dua Badan Baru

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi (Sumber: Istimewa)
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi (Sumber: Istimewa)

Mensesneg Prasetyo Hadi ungkap alasan pembentukan Badan Otorita Pantura dan Badan Industri Mineral oleh Presiden Prabowo. Berikut penjelasan dan pejabat yang dilantik.

Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk dua lembaga baru: Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) dan Badan Industri Mineral. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap pembentukan keduanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak di bidang infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam.

“Berkenaan dengan masalah badan betul-betul adanya kebutuhan,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Negara, dikutip pada Rabu (27/8/2025).

Ia menjelaskan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di kawasan Pantai Utara Jawa sudah digagas sejak dekade 1990-an, menyusul terjadinya penurunan muka tanah yang berlangsung setiap tahun.

“Sebagaimana kita ketahui studi mengatakan bahwa setiap tahun terjadi penurunan, penurunan muka tanah terutama di pantau utara Jawa,” kata Prasetyo.

Menurutnya, banjir rob yang sering terjadi di wilayah tersebut berdampak pada sekitar 20 juta penduduk yang tinggal di pesisir, sehingga penanganan jangka panjang mutlak dibutuhkan.

“Saudara-saudara juga perhatikan beberapa tempat hampir rutin terjadi banjir rob, sementara kurang lebih berdasarkan data hampir ada 20 juta warga yang tinggal di pesisir utara. Nah ini harus ada penanganan yang kemudian dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa,” tambahnya.

Adapun terkait pendirian Badan Industri Mineral, Prasetyo menyebut bahwa potensi besar sumber daya mineral Indonesia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, terlebih di tengah perkembangan teknologi global yang sangat bergantung pada bahan baku tersebut.

“Hampir seluruh mineral strategis berada di negara kita ini. Nah karena itulah untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam, terutama mineral strategis ini. Maka kita memutuskan untuk ada satu kebutuhan untuk kita membentuk badan,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa badan tersebut pertama kalinya akan dipimpin oleh Menteri Pendidikan Tinggi, mengingat pentingnya peran riset dan teknologi dalam pengembangan sektor mineral.

“Oleh karena itu badan itu untuk pertama kalinya dijabat langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi. Karena di situ membutuhkan riset dan membutuhkan penelitian,” lanjut Prasetyo.

Penunjukan Pejabat di Dua Badan Baru

Presiden Prabowo pada hari yang sama melantik Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains-Teknologi, sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Sementara itu, Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf ditunjuk sebagai Kepala BOPPJ. Selain Didit, dua wakil kepala turut dilantik yakni Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Operasional & Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan Suhajar Diantoro, mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri periode Maret 2022 hingga April 2024.

Prasetyo mengungkap penunjukan Brian sebagai kepala badan mineral mempertimbangkan kemampuannya dalam membangun kerja sama dengan institusi riset dan akademik.

“Beliau sebagai Mendikti justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau, supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi, maka justru mempermudah kerja badan ini,” jelasnya.

Terkait struktur organisasi BOPPJ yang memiliki dua wakil kepala, Prasetyo menjelaskan hal itu dilakukan demi mengakomodasi kebutuhan dari berbagai sektor, termasuk dunia usaha dan pemerintah daerah.

“Kenapa dua (wakil), karena di situ memenuhi satu unsur dari teman-teman di Danantara, karena akan di situ akan dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan. Nanti pengelolaan disitu akan berhubungan dengan masalah, seperti investasi, maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara,” kata Prasetyo.

“Kemudian satu juga di situ mewakili pemerintah dalam hal kementerian dalam negeri. Karena bicara utara jawa ia akan berada di kurang lebih lima provinsi. Jadi lebih ke masalah kebutuhan,” pungkasnya.

(BAS/Red)