Generasi.co, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah belum memutuskan pembatasan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa maupun kelompok masyarakat mampu. Keputusan terkait wacana tersebut masih menunggu hasil pembenahan dan evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan waktu sekitar satu bulan kepada BGN untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan MBG, termasuk mengkaji kembali penerima manfaat program tersebut.
“Jadi setelah terjadi proses perubahan pimpinan di BGN waktu itu kan kami menyampaikan bahwa kita mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih 1 bulan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prasetyo, Presiden juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk memperdalam proses pembenahan sekaligus mempertajam pelaksanaan program MBG sebelum keputusan akhir diambil.
Selain mengevaluasi penerima manfaat, pemerintah juga mengkaji pelaksanaan MBG berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Prasetyo mengatakan skema di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki infrastruktur lebih memadai.
Karena itu, pelaksanaan MBG di wilayah 3T tidak harus sepenuhnya mengandalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Model penyaluran untuk daerah tersebut masih dimatangkan agar sesuai dengan kondisi lapangan.
“Karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya. Seperti kita tahu di daerah-daerah 3T itu cukup jauh, menyebar dan kecil-kecil sehingga diminta untuk melakukan exercise lebih detail lagi,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan BGN bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pembenahan hingga tenggat waktu yang ditetapkan Presiden. Perbaikan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari penyelewengan.
