Generasi.co, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap diaktifkan di wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi, serta wilayah yang kebutuhan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terpenuhi.
Aktivasi 480 dapur tersebut akan dimulai pada Jumat, 2 Oktober 2026. Dapur-dapur itu tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.
“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono dalam unggahan Instagram resminya, Selasa (29/9).
Dari 480 SPPG tersebut, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
Ke-480 SPPG itu tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Sudaryono mengatakan aktivasi akan dilakukan langsung jajaran BGN di 16 provinsi tersebut. Dia akan berada di Maluku, sedangkan Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II ditempatkan di provinsi lainnya.
Namun, dapur yang telah diaktifkan tidak langsung melayani seluruh penerima manfaat. BGN terlebih dahulu melakukan sejumlah tahapan, termasuk pelatihan penjamah makanan dan penambahan penerima manfaat secara bertahap.
“Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujar Sudaryono.
BGN juga akan membuka dapur SPPG di wilayah lain secara bertahap setelah 2 Oktober. Prioritas diberikan kepada wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang banyak menerima aduan mengenai sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG, khususnya daerah yang jauh dari ibu kota.
Sudaryono menegaskan penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN. Dia mengatakan tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan untuk mengatur atau menawarkan aktivasi dapur atas nama BGN.
“Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya,” katanya.
Dia meminta masyarakat dan calon mitra mewaspadai pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN untuk mengurus aktivasi SPPG, terutama jika meminta pungutan.
“Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun,” ujar Sudaryono.
BGN akan melakukan verifikasi terhadap proses tersebut. Sudaryono juga memperingatkan kemungkinan adanya oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk melakukan tindakan yang merugikan atau meminta pungutan.
