Generasi.co, NEW YORK – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan negara-negara ASEAN memilih dialog untuk mengelola perbedaan meski tidak selalu mencapai kesepakatan dalam berbagai persoalan.
Sugiono menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada Sidang Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Menurut dia, dialog menjadi salah satu faktor yang menyatukan negara-negara ASEAN dengan latar belakang sejarah, sistem politik, tingkat pembangunan, dan kepentingan nasional yang berbeda.
“Kami tidak selalu sependapat, namun kami telah mengambil keputusan sadar untuk tetap bersatu, dan kami memilih untuk terus berkomunikasi, bahkan ketika mencapai kesepakatan terasa sulit,” kata Sugiono, dikutip dari tayangan YouTube Kemlu, Minggu (27/9/2026).
Sugiono mengatakan ASEAN telah mengelola perbedaan, menjaga komunikasi, dan mengupayakan titik temu selama hampir enam dekade.
“Inilah kekuatan yang lahir dari persatuan dan sentralitas ASEAN,” ujarnya.
Menurut Sugiono, kemampuan tersebut memungkinkan negara-negara ASEAN merangkul berbagai mitra serta mempertahankan ruang dialog dan kerja sama di tengah meningkatnya persaingan strategis di kawasan.
Dia mengatakan ketangguhan kawasan juga membutuhkan kemampuan beradaptasi. Karena itu, ASEAN perlu terus berkembang agar tetap relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta kawasan yang lebih luas.
Sugiono kemudian mengaitkan pengalaman ASEAN dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 280 juta penduduk.
Menurut dia, Indonesia juga belajar mengelola keberagaman melalui dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan partisipasi demokratis.
“Melalui partisipasi demokratis, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan, kita menjaga persatuan kita. Dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu kesatuan masyarakat. Indonesia adalah satu bangsa,” katanya.
Sugiono mengatakan upaya mengelola keberagaman tersebut berjalan beriringan dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme nasional serta komitmen Indonesia terhadap kewajiban HAM internasional.
Menurut dia, penguatan HAM juga menjadi bagian dari pembangunan ketahanan nasional.
“Karena HAM bukan sekadar ketiadaan kekerasan, melainkan juga mencakup pemastian akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan,” ujar Sugiono.
