GENERASI.CO, JAKARTA Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri sekaligus menyaksikan penandatanganan Akad Kredit Massal Bank Jakarta bagi 100 pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Fasilitas pembiayaan ini memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non-KUR bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.
Rano meyakini bahwa dukungan modal kerja tersebut dapat memperkuat kapasitas usaha pedagang pasar serta mendorong kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi sinergi antara Bank Jakarta dan Perumda Pasar Jaya yang dinilai konkret dalam menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.
“Hari ini kita memperluas akses pembiayaan bagi pedagang pasar induk di Kramat Jati ini. Ini penting sekali, karena pedagang membutuhkan kepastian modal kerja untuk menjaga keberlangsungan usaha,” ujar Rano, Selasa (1/9).
Di luar 100 peserta akad massal tersebut, Bank Jakarta tercatat telah menyalurkan pembiayaan senilai kurang lebih Rp48 miliar kepada 167 pedagang dari total lebih dari 5.000 pelaku usaha di Pasar Induk Kramat Jati. Rano berharap momentum ini mampu menarik minat pedagang lain untuk turut memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan resmi.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya pendampingan literasi keuangan agar para pedagang memiliki manajemen keuangan yang sehat dan tertib. Dengan pengelolaan finansial yang baik, keberlanjutan dan ekspansi usaha dapat berjalan secara optimal di masa depan.
“Pasti akan ada dialog antara pihak bank dengan pedagang untuk saling membantu manajemen agar usaha lebih berkembang. Mudah-mudahan program ini bisa kita kembangkan di pasar-pasar yang lain,” tegas Rano.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa penyaluran kredit ini merupakan wujud komitmen perbankan dalam mempermudah aksesibilitas permodalan bagi pelaku usaha mikro. Langkah jemput bola diterapkan agar perbankan dapat merangkul pedagang secara langsung dan inklusif.
Bank Jakarta menyediakan dua opsi fasilitas pinjaman, yaitu KUR tanpa agunan dengan plafon maksimal Rp100 juta, serta pembiayaan Non-KUR berplafon hingga Rp500 juta dengan suku bunga sekitar 10 persen per tahun yang memanfaatkan hak guna lapak dagang sebagai jaminan.
“Kami tidak ingin pedagang yang sibuk mencari bank. Bank Jakarta yang harus semakin dekat dan hadir di tengah-tengah pedagang,” kata Agus.
Penyaluran pembiayaan tersebut diarahkan untuk menciptakan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi sektor riil di lingkungan pasar tradisional. Pertumbuhan omzet dan penyerapan tenaga kerja menjadi tolok ukur utama efektivitas bantuan permodalan yang diberikan.
Pihak manajemen Bank Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kapasitas bisnis pedagang binaan agar mampu bertransformasi secara berkelanjutan.
“Bagi Bank Jakarta, keberhasilan bukan diukur dari seberapa besar kredit yang disalurkan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pembiayaan membuat usaha pedagang berkembang, omzet bertambah, lapangan kerja tercipta, dan semakin banyak UMKM Jakarta naik kelas,” tandas Agus. (BAS)
