Generasi.co, ACEH BESAR – Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara operasional 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah ditemukan kelebihan pembayaran dengan total sekitar Rp 18 miliar. Kepala BGN Sudaryono memastikan lembaganya akan memperketat pengawasan anggaran setelah pagu efektif BGN dipangkas Rp 38 triliun menjadi Rp 229 triliun.
“Ada 91 dapur yang menjadi temuan BPK dan harus mengembalikan kelebihan anggaran atau kelebihan dana yang dia kelola, dia ambil, totalnya sekitar Rp 18 miliar,” kata Sudaryono saat peresmian SPPG serentak di wilayah 3T di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (14/10/2026).
Sudaryono mengatakan BGN akan mengelola anggaran secara efisien dan bertanggung jawab. Menurut dia, setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kami bahkan berusaha seefisien mungkin. Setiap tetes APBN itu uang rakyat, ya. Rp 38 (triliun) nggak ada masalah, bahkan kami berusaha untuk seefisien mungkin,” ujarnya.
BGN juga menyiapkan publikasi informasi mengenai dapur gizi yang ditangguhkan operasionalnya. Informasi yang akan dibuka meliputi alasan penangguhan dan durasi penghentian operasional.
“Insyaallah mungkin di minggu depan, dapur mana yang di-suspend, kenapa di-suspend, itu akan kami posting di website. Sehingga ada keterbukaan, tidak ada dusta di antara kita,” kata Sudaryono.
Dia menegaskan, penangguhan operasional dapur dilakukan berdasarkan alasan tertentu, bukan karena keputusan subjektif. BGN ingin masyarakat mengetahui dasar penindakan terhadap setiap dapur yang bermasalah.
Untuk memperkuat akuntabilitas, BGN juga membenahi tata kelola pelaporan keuangan dan transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat saat ini dapat memantau menu harian di setiap sekolah melalui platform digital Radar MBG.
Sudaryono menjelaskan, BGN menerapkan pembagian anggaran secara ketat untuk setiap porsi MBG senilai Rp 15.000. Dari jumlah tersebut, Rp 10.000 dialokasikan untuk pengadaan bahan makanan, Rp 3.000 untuk biaya operasional, dan Rp 2.000 untuk insentif dapur.
Pagu efektif BGN saat ini mencapai Rp 229 triliun setelah mengalami efisiensi sekitar Rp 38 triliun dari pagu awal Rp 268 triliun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan penyesuaian anggaran tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dengan hasil yang terukur.
“Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN, dan tentunya fokusnya tidak sekadar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program perbaikan yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
Hingga akhir September 2026, realisasi serapan anggaran program MBG mencapai Rp 153,2 triliun dengan jangkauan lebih dari 57 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
