Generasi.co, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah menteri yang menghasilkan kesepakatan penambahan anggaran untuk operasional kapal perintis di seluruh Indonesia. Tambahan dana tersebut ditujukan untuk memastikan layanan transportasi laut di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran 2026.
Rapat yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), membahas solusi atas keterbatasan anggaran yang sempat mengancam kelangsungan layanan penyeberangan perintis.
“Rapat ini digelar untuk mencari solusi konkret atas kendala anggaran yang sempat mengancam kelancaran layanan penyeberangan perintis,” kata Dasco.
Menurut Dasco, keberlangsungan kapal perintis menjadi prioritas karena layanan tersebut merupakan sarana utama mobilitas masyarakat sekaligus penopang aktivitas ekonomi di pulau-pulau terpencil. Karena itu, kepastian subsidi dinilai menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan mengenai tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk menjaga operasional layanan penyeberangan perintis pada sisa tahun anggaran 2026.
“Rapat berjalan tidak terlalu lama, karena kami bisa bersepakat pada angka-angka yang dibutuhkan. Menkeu Purbaya sendiri sudah memberikan kesanggupan. Ini bukan soal angka, tapi prioritas pemerintah untuk rakyat di daerah 3T,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan agar operasional PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni di wilayah-wilayah yang bergantung pada kapal perintis tidak terganggu akibat keterbatasan dana.
“Kami tadi juga bersepakat, anggarannya langsung dipenuhi agar bisa terselesaikan secara baik oleh ASDP maupun Pelni,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, pimpinan Komisi V DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, COO Danantara Dony Oskaria, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam pertemuan itu, Prasetyo juga menyampaikan pemerintah telah memaparkan kebutuhan mendesak untuk menutup kekurangan biaya operasional penyeberangan perintis. Namun, rincian nominal tambahan anggaran belum disampaikan dalam keterangan yang diberikan.
