Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran memiliki tujuan dan setiap kebijakan memiliki ukuran yang jelas.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo mengatakan arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah, antara lain, akan merenovasi 10.000 puskesmas, membangun 441 RSUD, serta memperbaiki seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.
“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ucapnya.
Pemerintah juga akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset BUMN, mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek lintas generasi.
Di sektor industri, pemerintah mendorong terciptanya pasar bagi produk nasional melalui subsidi kendaraan listrik.
Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka statistik. Menurut dia, pembangunan harus menghasilkan negara yang berdaulat dalam mengambil keputusan serta menjamin keadilan dan pemerataan.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa mengawal agenda pembangunan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dijalankan secara disiplin.
Prabowo juga menegaskan tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman, mulai dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Karena itu, belanja pemerintah harus diprioritaskan pada kebutuhan yang langsung menyentuh rakyat.
Ia meminta pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa, menghilangkan praktik korupsi, penipuan, mark up, dan penggelembungan dalam pembelanjaan.
