Tepat satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak percepatan dengan jaminan kepastian dan dukungan politik yang total.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan status proyek strategis nasional ini dengan menyatakan: “We are at the point of no return.” Pernyataan tersebut sekaligus menandai bahwa IKN bukan lagi wacana, melainkan proyek masa depan Indonesia yang telah dijamin keberlanjutannya oleh pemerintah baru.
Komitmen untuk melanjutkan IKN diperkuat dengan landasan hukum yang diterbitkan pada masa pemerintahan ini:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.
Regulasi ini secara spesifik menargetkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, yang akan didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran berhasil membangun stabilitas ekonomi yang membuahkan kepercayaan investor yang masif di IKN. Meskipun dukungan anggaran APBN tetap berjalan, capaian investasi melampaui ekspektasi:
| Sumber Pendanaan | Nilai Komitmen Investasi | Keterangan |
| APBN | Rp 48,8 triliun | Untuk kelanjutan pembangunan periode 2025–2029. |
| Total Investasi Swasta | Rp 225,02 triliun | Meliputi Swasta Murni dan KPBU. |
| Investasi Swasta Murni | Rp 66,3 triliun | |
| Skema KPBU | Rp 158,72 triliun | Untuk proyek jalan, multi-utility tunnel (MUT), dan hunian. |
Transformasi Fokus ke Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kota Dunia
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’ dan Asta Cita keempat, Otorita IKN mulai menggeser fokus dari pembangunan infrastruktur fisik semata menuju penciptaan SDM yang berdaya saing global.
- Pendidikan Berstandar Global: Otorita IKN mengambil langkah revolusioner melalui program kolaborasi guru dengan penutur asli bahasa Inggris (native speaker) asal Inggris di SDN 006 Sepaku.
- Target Pendidikan Inklusif: Layanan pendidikan dari PAUD hingga SMA di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ditargetkan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 dengan standar internasional dan inklusif.
- Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Untuk memperkuat kemandirian sosial ekonomi, Otorita IKN telah menyelenggarakan lebih dari 879 pelatihan keterampilan yang menyasar kaum ibu, sahabat difabel, dan pelaku UMKM.
Ketahanan Pangan dan Kearifan Lokal
Di sektor ketahanan pangan, Otorita IKN berkomitmen mengalokasikan 10 persen wilayahnya untuk produksi pangan. Upaya konkretnya ditunjukkan melalui revitalisasi kopi liberika khas Nusantara di Kecamatan Sepaku, yang ditandai dengan pemecahan rekor MURI penanaman serentak 1.010 bibit.
“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” tutup Basuki Hadimuljono.
