Generasi.co, ACEH BESAR – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui masih ada sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN kini membenahi pengawasan kualitas makanan, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dapur, hingga tata kelola program.
“Kami ingin memberitahu ke seluruh Indonesia bahwa pelaksanaan MBG di banyak tempat itu dilaksanakan dengan baik. Namun, kami tidak menutup mata bahwa memang ada persoalan-persoalan yang saat ini kami coba selesaikan,” kata Sudaryono saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Cot Meuraja, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (13/10/2026).
Sudaryono mengatakan kunjungan bersama awak media bertujuan menunjukkan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah. Namun, ia menegaskan BGN tetap berupaya menyelesaikan persoalan yang ditemukan selama program berjalan.
Salah satu persoalan yang disinggung Sudaryono adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pimpinan sebelumnya. Ia mengatakan penanganan perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang dan BGN siap mendukung proses hukum.
“Kita mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Baik itu persoalan yang terkait tindak pidana korupsi yang kemudian dilakukan oleh pimpinan sebelumnya kita serahkan ke pihak berwajib, kita support full. Kalau diminta keterangan semua kita support, kita tidak ada yang kita tutupi,” ujarnya.
Selain mendukung penanganan perkara hukum, BGN melakukan pembenahan melalui sejumlah kebijakan. Langkah tersebut meliputi pengembangan sistem pemantauan menu MBG di sekolah, penyesuaian tarif, serta penyelesaian sengketa antara yayasan dan mitra pelaksana program.
BGN juga memperkuat penerapan SOP di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Sudaryono, prosedur tersebut diperlukan untuk mencegah penyajian makanan rusak atau tidak layak konsumsi yang berpotensi mengganggu kesehatan penerima manfaat.
“Perhatian paling khusus dari kami adalah bagaimana penerapan SOP yang baik. SOP yang baik bukan hanya menghindarkan makanan rusak sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi juga menghadirkan makanan yang kualitasnya baik,” ujarnya.
Sudaryono menambahkan, pengawasan terhadap dapur MBG perlu diperkuat agar makanan yang disajikan kepada siswa memenuhi standar kualitas. Pembenahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program sekaligus menyelesaikan persoalan tata kelola yang masih dihadapi di berbagai daerah.
