Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui prakarsa pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama, pada Selasa (21/10/2025). Keputusan yang tertuang dalam Surat Nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 ini menjadi tonggak sejarah baru dan sekaligus kado istimewa menjelang Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.
Langkah ini merupakan penunaian janji politik yang pernah diikrarkan Presiden Prabowo di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pada 2 Desember 2023, untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara sungguh-sungguh.
Komitmen ini sebelumnya telah ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Agama, Romo H. Muhammad Syafi’i, saat mengunjungi kembali Cipasung pada 22 Desember 2024.
Romo Syafi’i menyatakan bahwa fungsi pesantren yang mencakup Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat (sebagaimana diatur dalam UU No. 18/2019) tidak cukup lagi dikelola oleh satuan kerja setingkat eselon II. Peningkatan status ke Ditjen Pesantren dianggap memenuhi tiga kriteria penataan organisasi yang efektif: tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukur.
“Kehadiran Ditjen Pesantren akan memperkuat tiga fungsi utama tersebut secara lebih sistematis, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Romo Syafi’i.
Bagi kalangan pesantren, keputusan Presiden Prabowo ini jauh lebih dari sekadar penataan birokrasi. Ini adalah pengakuan formal negara atas peran historis dan strategis pesantren sebagai salah satu arus utama sistem pendidikan dan pilar utama pembangunan bangsa.
Secara historis, kelembagaan pesantren telah mengalami peningkatan status:
- Pesantren mulai diakui dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui UU Nomor 20 Tahun 2003.
- Kemudian dibentuk Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di bawah Ditjen Pendidikan Islam.
- Pada tahun 2024, satuan kerja tersebut diubah menjadi Direktorat Pesantren.
- Saat ini, melalui izin prakarsa Presiden, sedang disiapkan status tertinggi menjadi Direktorat Jenderal Pesantren.
Dengan disetujuinya izin prakarsa ini, pemerintah membuka jalan strategis untuk memperkokoh kemitraan antara negara dan pesantren, menuju visi Indonesia Emas 2045. Janji yang diucapkan di Cipasung kini diwujudkan dari Istana, menjadikan pesantren berdiri di jantung pembangunan nasional.










