Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Enemawira, Kepulauan Sangihe, Chandra Sudarto, resmi dicopot dari jabatannya setelah muncul dugaan bahwa ia memaksa narapidana beragama Islam mengonsumsi daging anjing. Penonaktifan dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan internal yang dimulai pada 27 November 2025.
Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Rika Aprianti, menyampaikan bahwa Chandra langsung dinonaktifkan pada hari pertama pemeriksaan.
“Per tanggal 27 November 2025 telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Pada hari itu juga CS dinonaktifkan, dan sudah ditunjuk pelaksana tugas Kalapas Enemawira,” ujar Rika dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).
Rika menambahkan, sehari setelahnya Ditjen PAS menerbitkan surat perintah pemeriksaan lanjutan serta penjadwalan sidang kode etik. Sidang tersebut berlangsung hari ini di Ditjen PAS dan ditangani oleh Tim Direktorat Kepatuhan Internal.
“Ditjen PAS akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan terus menegakkan kedisiplinan dan integritas petugas maupun warga binaan,” ungkapnya.
Ia memastikan seluruh layanan dan pembinaan pemasyarakatan tetap berjalan berdasarkan standar prosedur.
Kasus dugaan pemaksaan konsumsi daging anjing ini memicu reaksi keras berbagai pihak, termasuk DPR RI. Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
“Tindakan Kepala Lapas memaksa warga binaan Muslim mengonsumsi makanan yang jelas dilarang dalam ajaran Islam bukan hanya tidak pantas, tetapi merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Negara wajib melindungi hak beragama siapa pun, termasuk warga binaan. Copot dan proses secara hukum,” tegas Mafirion dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11).
Mafirion menguraikan bahwa sejumlah ketentuan hukum telah mengatur secara jelas larangan tindakan diskriminatif maupun penodaan agama, antara lain Pasal 156, 156a, 335, dan 351 KUHP. “Perbuatan menghina atau merendahkan agama dapat dipidana hingga lima tahun,” katanya.
Ia mendorong aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah hukum agar masalah ini tidak berkembang menjadi ketegangan sosial yang lebih luas, mengingat isu diskriminasi agama sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik horizontal.
Mafirion menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beragama harus berlaku di semua lingkungan, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan. “Konstitusi kita sudah jelas. Tidak boleh ada seorang pun dipaksa melanggar keyakinannya. Negara harus hadir melindungi,” ujarnya.










