Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap dana hasil pembobolan melalui sistem BI Fast yang merugikan hingga Rp200 miliar diduga telah dialihkan ke aset kripto di pasar internasional, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pemblokiran.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pelarian dana ke jaringan kripto global menjadi tantangan terbesar dalam penanganan kasus tersebut.
“Yang paling kita khawatirkan adalah pelarian dananya ini justru kita tidak bisa blok lebih cepat karena sekarang dilarikan ke kripto internasional,” ujar Dian usai Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dian menjelaskan, ketika dana sudah dikonversi ke kripto dan masuk ke jaringan internasional, otoritas keuangan praktis kehilangan kendali langsung karena transaksi bersifat lintas negara dan tidak terikat pada satu yurisdiksi. Kondisi ini membuat upaya penelusuran dan pemulihan dana menjadi sulit dilakukan.
Ia menambahkan, kasus pembobolan tersebut juga melibatkan jaringan kriminal terorganisasi, bukan pelaku tunggal, sehingga kejahatan dilakukan secara sistematis dan terukur.
“Memang persoalan ini, persoalan scam, persoalan cyber attack dan segala macam ini memang persoalan yang tidak mudah sekarang pada saat ini,” kata Dian.
Dalam menangani kasus tersebut, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan aparat penegak hukum, serta mendorong lembaga internasional untuk menjadikan kejahatan keuangan berbasis kripto sebagai isu global.
“Sekarang itu kita akan mendorong lembaga-lembaga internasional karena kita sering hadir di berbagai pertemuan internasional untuk betul-betul mengangkat persoalan ini menjadi persoalan global, bukan persoalan domestik kita sebetulnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan BI terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum terkait penanganan kasus tersebut.
“BI terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten,” ujar Denny.
BI juga memastikan pengembangan dan pengoperasian BI Fast tetap berjalan sesuai standar operasional dan keamanan, disertai penguatan tata kelola teknologi, sistem deteksi fraud, serta perlindungan konsumen.










