Presiden Prabowo Teken KUHAP, Berlaku Bersamaan KUHP Baru Januari 2026

Presiden Prabowo Subianto/KSP

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut akan mulai berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Januari 2026.

“Ya (UU sudah ditandatangani Presiden),” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Prasetyo membenarkan bahwa KUHAP diteken Presiden Prabowo pada bulan ini. Ia juga memastikan penerapan KUHAP akan dilakukan bersamaan dengan KUHP baru pada awal 2026.

“Iya dong (diterapkan bersamaan dengan KUHP),” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Hukum menyatakan tengah menyiapkan sejumlah peraturan turunan sebagai bagian dari persiapan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada awal 2026. Pemerintah menyatakan optimistis seluruh peraturan pelaksana tersebut dapat rampung tepat waktu.

“Kami pemerintah telah menyiapkan 3 Peraturan Pelaksanaan untuk KUHP dan 3 Peraturan Pelaksanaan untuk KUHAP,” kata Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penerapan KUHP dan KUHAP baru oleh Polri dan Kejaksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).

Edward menjelaskan, peraturan pelaksana tersebut meliputi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHP, Peraturan Pemerintah mengenai Mekanisme Keadilan Restorative, serta Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi.

“Ini yang dua sudah harmonisasi dan PP Pelaksanaan KUHP akan besok pagi kami bahas tuntas,” ucap Edward.

“Sehingga sebelum 2 Januari 2026, 6 PP atau 6 Peraturan Pelaksanaan dari KUHP dan KUHAP itu sudah bisa dilaksanakan bersamaan dengan KUHP dan KUHAP yang baru,” dia menambahkan.