PP Muhammadiyah Bantah Laporkan Pandji Pragiwaksono: Itu Bukan Sikap Resmi

Komika Pandji Pragiwaksono/IG

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara tegas membantah keterlibatan institusinya dalam pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke kepolisian. Muhammadiyah menyatakan bahwa kelompok yang mengatasnamakan “Aliansi Muda Muhammadiyah” tidak merepresentasikan sikap resmi organisasi.

Klarifikasi ini disampaikan merespons langkah sejumlah pihak yang melaporkan materi stand up comedy Pandji bertajuk ‘Mens Rea’ ke Polda Metro Jaya karena dinilai memecah belah bangsa.

Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPKSDI) PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan menegaskan bahwa tindakan pelaporan hukum tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mandat dari pimpinan pusat.

“Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah,” ujar Bachtiar dalam keterangan resminya, Jumat (09/01).

Tak Mewakili Organisasi

Bachtiar menjelaskan bahwa setiap langkah dan sikap resmi organisasi hanya dapat disampaikan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Oleh karena itu, pencatutan nama Muhammadiyah oleh kelompok tertentu dalam kasus ini dianggap tidak sah.

“Pengatasnamaan Muhammadiyah oleh kelompok atau individu tertentu dalam konteks tindakan hukum maupun pernyataan publik tidak serta-merta mencerminkan pandangan dan sikap Persyarikatan,” tegasnya.

Muhammadiyah, menurut Bachtiar, lebih mengedepankan pendekatan dialogis, konstruktif, dan penyelesaian masalah secara arif ketimbang jalur hukum yang konfrontatif dalam menyikapi perbedaan pendapat atau kritik.

Duduk Perkara Pelaporan

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis (08/01) dengan nomor laporan LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor yang mengaku dari Angkatan Muda NU (AMNU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM), Rizki Abdul Rahman Wahid, menuding Pandji melanggar Pasal 300 dan 301 KUHP.

Rizki menilai materi komedi Pandji bukan lagi hiburan, melainkan fitnah yang meresahkan kaum Nahdliyin dan Muhammadiyah.

“Beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang publik, dan memecah belah bangsa ini,” klaim Rizki.

DPR: Jangan Baper

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, membela Pandji. Ia menilai kritik yang disampaikan lewat medium komedi adalah hal wajar dalam demokrasi dan tidak seharusnya dipidana.

“Kalau ada pihak yang tidak suka atau merasa tidak sependapat dengan materi Mens Rea, cukup disampaikan kritiknya. Tidak perlu semua hal dibawa ke ranah hukum,” kata Abdullah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang dipelajari oleh penyidik.