Generasi.co, Sukabumi – Aktivitas tambang emas ilegal di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Sukabumi, Jawa Barat, meninggalkan puluhan lubang galian, kolam rendaman kimia, hingga kerusakan hutan. Petugas menduga cairan kemerahan yang ditemukan di lokasi mengandung sianida, sementara hasil pengujian laboratorium masih ditunggu.
Temuan tersebut terungkap dalam penyisiran tim gabungan lintas instansi selama lima hari pada 10-14 November 2026 di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi.
Operasi di wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas, Seksi PTN Wilayah III Sukabumi, itu menutup 74 lubang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), meratakan 56 gubuk penambang, serta membongkar sembilan titik rendaman yang menggunakan bahan kimia berbahaya.
Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi Arli Harliana mengatakan cairan kemerahan yang ditemukan di sejumlah kolam rendaman terindikasi kuat mengandung sianida. Bahan kimia tersebut diduga digunakan penambang untuk memisahkan emas dari batuan menggunakan metode rendaman.
“Kalau lihat di lapangan kan di sana banyaknya sianida rendaman, dan botol kecil yang ditemukan di lapangan itu juga terindikasi sianida dari hasil rendaman batuan tambangnya. Mereka mengolahnya dengan sistem rendaman sianida,” kata Arli.
Tim DLH mengambil sampel cairan dari kolam rendaman, serta air permukaan sungai dan sumur penduduk. Pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui kemungkinan pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat mengalir ke permukiman warga.
Arli mengatakan hasil pengujian laboratorium belum keluar. Pihaknya meminta waktu 14 hari kerja kepada Balai TNGHS untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap enam titik sampel.
Selain dugaan penggunaan sianida, petugas menemukan bekas kemasan merkuri di area tambang. Namun, mereka tidak menemukan merkuri dalam bentuk cair saat penyisiran.
“Untuk merkuri cair tidak ditemukan di lokasi, hanya ada satu bekas kemasan yang bertuliskan quick. Terkait hasil uji laboratorium memang belum keluar karena kemarin ada enam titik sampel yang cukup banyak, sehingga kami meminta waktu 14 hari kerja kepada pihak balai agar pengujiannya selesai,” ujarnya.
Kepala Balai TNGHS Didid Sulastiyo membenarkan tim DLH telah mengambil sampel cairan dan air di sekitar lokasi tambang untuk diuji kandungan sianida serta bahan berbahaya lainnya.
“Ya, yang di botol itu sudah ditangani oleh teman-teman Dinas LH. Mereka juga sudah mengambil sampel air untuk menguji kadar sianida dan bahan-bahan berbahaya B3 lainnya, katanya 14 hari akan muncul hasil laboratoriumnya,” kata Didid, Selasa (17/11/2026).
Didid mengatakan peredaran sianida perlu dibatasi karena berpotensi mematikan bagi makhluk hidup dan merusak ekosistem. Balai TNGHS juga melakukan sosialisasi bahaya penggunaan bahan kimia tersebut serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan dinas terkait.
“Pertama soal tata kelola, sianida itu kan dikecualikan dan peredarannya dibatasi kalau bisa. Kedua, implikasi sianida terhadap kehidupan sangat mematikan, sehingga kami melakukan kampanye sosialisasi terkait bahaya sianida secara simultan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta dinas terkait untuk mengurangi peredarannya,” tuturnya.
Pembalakan Liar dan Jaringan Pemodal Tambang
Kerusakan kawasan konservasi tidak hanya berasal dari aktivitas penambangan dan penggunaan bahan kimia. Petugas juga menemukan bekas penebangan pohon-pohon hutan alami yang digunakan sebagai penyangga terowongan tambang.
“Secara kasat mata kami menemukan banyak pembalakan liar di lokasi. Pohon-pohon hutan itu ditebang untuk dijadikan steger atau tiang penyangga di dalam lubang-lubang tambang ilegal,” kata Didid.
Balai TNGHS mendorong aparat penegak hukum menelusuri jaringan pemodal dan penadah yang berada di balik aktivitas tambang ilegal tersebut. Menurut Didid, penindakan tidak seharusnya hanya menyasar masyarakat yang bekerja langsung di lokasi tambang.
Ia menilai sebagian warga terlibat dalam aktivitas tersebut karena terbatasnya pilihan mata pencaharian. Karena itu, pihaknya juga menyiapkan alternatif ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
“Ke depan kita minta teman-teman aparat penegak hukum melakukan penyelidikan intelijen untuk mencari jaringan pelaku utamanya, bukan hanya masyarakat di lapangan yang selama ini hanya menjadi objek karena tidak punya alternatif ekonomi lain,” ujarnya.
Untuk memulihkan kawasan yang sebelumnya ditumbuhi pohon rasamala dan saninten, Balai TNGHS berencana mendorong masyarakat menanam komoditas produktif seperti sukun, durian lokal, dan aren.










