Generasi.co, Subang – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah bertindak tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang berulang kali mendatangi pabrik BYD di kawasan industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Aksi tersebut dinilai dapat mengganggu kepastian berusaha dan kenyamanan investor yang telah menanamkan modal di Indonesia.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan gangguan terhadap kegiatan industri tidak boleh terus berulang. Pemerintah diminta mengambil langkah konkret melalui aparat penegak hukum untuk menjaga kondusivitas kawasan industri.
“Yang pasti pemerintah harus bertindak tegas, jangan kalah dengan tekanan ormas. Ini menyangkut kepastian berusaha juga di mana di satu sisi, gangguan-gangguan hal yang begini ini sudah sering terulang kembali,” kata Ma’ruf, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, kepastian dan kenyamanan berusaha menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu oleh aksi pihak-pihak tertentu.
“Ini menyangkut kenyamanan investasi yang sudah masuk. Jadi harapan kami pemerintah harus melakukan sebuah tindakan tegas melalui Aparat Penegak Hukum (APH) supaya investasi masuk di Indonesia itu nyaman dan kondusif,” ujarnya.
Sebelumnya, Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan juga meminta adanya jaminan kondusivitas setelah pabrik BYD di Subang beberapa kali didatangi ormas.
Kedatangan kelompok tersebut disebut berkaitan dengan tuntutan keterbukaan informasi mengenai kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat,” kata Luther di pabrik BYD, Subang, Selasa (10/11/2026).
Luther juga menyoroti posisi BYD sebagai perusahaan global yang aktivitas bisnisnya mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan internasional. Karena itu, perusahaan berharap persoalan di sekitar pabrik tidak memunculkan kesalahpahaman mengenai kondisi investasi di Indonesia.
Aksi demonstrasi di pabrik BYD Subang bukan kali pertama terjadi. Dalam catatan pemberitaan sebelumnya, ormas pernah mendatangi pabrik tersebut pada akhir Oktober 2026 dengan tuntutan pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal.
Aksi serupa juga pernah terjadi pada 2025 dan sempat disoroti Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.










