UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Soroti 3 Poin Penting yang Luput

Aset Lelang/KPK

Generasi.co, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tiga persoalan penting yang dinilai luput dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset setelah disahkan DPR pada Kamis (19/11/2026). Ketiganya meliputi penghapusan ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment), tidak dapat digunakannya aturan tersebut untuk memulihkan aset dari tindak pidana masa lalu, serta ketidakjelasan kelembagaan pengelola aset rampasan.

ICW menilai penghilangan ketentuan illicit enrichment membuat negara kehilangan instrumen untuk merampas kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan ketentuan tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi, terutama ketika ketimpangan kekayaan pejabat menjadi persoalan.

“Yang harus sebenarnya masuk di dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan illicit enrichment, penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita,” kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

ICW juga menilai UU Perampasan Aset belum memberikan solusi untuk memulihkan kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Pasalnya, ketentuan perampasan aset tidak berlaku surut.

Persoalan ketiga berkaitan dengan kelembagaan pengelola aset rampasan. ICW mempersoalkan pengaturan lembaga tersebut yang diserahkan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan berada langsung di bawah kendali presiden.

Menurut ICW, ketidakjelasan struktur dan pertanggungjawaban kelembagaan berpotensi menimbulkan persoalan pengawasan serta akuntabilitas pengelolaan aset hasil kejahatan.

Tiga Poin yang Disoroti ICW

1. Tidak Mengatur Illicit Enrichment

Illicit enrichment merupakan konsep peningkatan kekayaan secara tidak wajar yang tidak sebanding dengan penghasilan sah seseorang dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya.

ICW menilai ketentuan ini penting untuk menjangkau kekayaan pejabat publik yang diduga diperoleh secara tidak sah, tetapi tidak selalu dapat dibuktikan melalui penanganan tindak pidana korupsi konvensional.

Ibrahim mengatakan DPR mengabaikan permintaan KPK agar norma tersebut dimasukkan ke dalam UU Perampasan Aset.

Dia juga menolak alasan bahwa pengaturan illicit enrichment bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

“Dan itu bukan pelanggaran HAM ya. Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN,” kata Staf Divisi Hukum dan Investigasi ICW Azhim.

Sebaliknya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan penghapusan ketentuan tersebut dilakukan setelah DPR menerima berbagai masukan dari akademisi dan masyarakat.

Menurut Habiburokhman, terdapat pihak yang mendukung maupun menolak konsep illicit enrichment. DPR juga mempertimbangkan aspek HAM dan melakukan kajian terhadap penerapan aturan serupa di negara lain.

Dia menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan konsep tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM. Habiburokhman juga menyinggung aturan serupa yang disebut pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi Jerman.

Selain itu, dia beralasan UU Perampasan Aset merupakan hukum formal yang mengatur prosedur penegakan hukum, bukan hukum materiil yang menetapkan norma tindak pidana.

“Jadi, memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” kata Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).

2. Tidak Bisa Menjangkau Kasus Korupsi Lama

ICW juga mempersoalkan ketentuan pemberlakuan UU Perampasan Aset yang tidak berlaku surut.

Menurut Ibrahim, konsekuensinya, aset hasil tindak pidana dari kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelum undang-undang berlaku tidak dapat dipulihkan menggunakan instrumen baru tersebut.

Dia menilai ketentuan itu menjadi persoalan karena masih banyak kerugian negara dari perkara korupsi masa lalu yang belum berhasil dikembalikan.

Dengan demikian, meskipun UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan, penerapannya tidak dapat digunakan untuk menjangkau seluruh kerugian negara yang telah terjadi sebelum undang-undang berlaku.

3. Kelembagaan Pengelola Aset Dinilai Tidak Jelas

Persoalan ketiga menyangkut kelembagaan yang bertanggung jawab mengelola aset hasil tindak pidana.

ICW menyoroti pengaturan kelembagaan yang dinilai belum memberikan kejelasan mengenai struktur, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan lembaga pengelola aset.

Selain itu, pengaturan lebih lanjut melalui Perpres dan posisi lembaga yang berada langsung di bawah kendali presiden dinilai berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas.

Menurut ICW, pengelolaan aset hasil kejahatan membutuhkan lembaga dengan kewenangan dan pertanggungjawaban yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antarinstitusi.

Ibrahim menegaskan tiga persoalan tersebut seharusnya dibahas secara terbuka bersama masyarakat sebelum undang-undang disahkan.

ICW pun menilai substansi regulasi yang akhirnya disahkan berbeda dari semangat awal penyusunan UU Perampasan Aset.

“Oleh karenanya kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang yang perampasan aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu,” tegas Ibrahim.

ICW Adukan Pimpinan DPR ke MKD

Selain mempersoalkan substansi undang-undang, ICW mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik karena DPR tidak menyebarluaskan draf UU Perampasan Aset selama proses pembahasan.

Ibrahim mengatakan ICW tidak pernah memperoleh akses terhadap naskah terbaru rancangan undang-undang tersebut hingga disahkan dalam rapat paripurna.

ICW juga membantah klaim DPR mengenai pelibatan publik dalam proses penyusunan regulasi. Ibrahim menyebut organisasinya tidak pernah diundang untuk memberikan masukan terkait perumusan undang-undang.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyatakan pembahasan UU Perampasan Aset telah melalui proses partisipasi publik bermakna (meaningful participation).

Puan menyebut DPR menyelenggarakan 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta menyerap aspirasi masyarakat melalui 46 daerah pemilihan.

Puan juga memastikan proses pembahasan dilakukan secara terbuka dan berbagai kekhawatiran mengenai penerapan undang-undang tersebut telah diantisipasi.