Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan dua opsi utama untuk menyelesaikan masalah utang Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC). Kedua skenario itu meliputi mengambil alih aset infrastruktur proyek atau menyuntikkan modal/equity tambahan. Pernyataan itu disampaikan Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Dony.
Dony menegaskan kedua opsi itu ditawarkan sambil tetap memperhatikan keberlanjutan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengingat saat ini KCIC sudah menjadi bagian dari KAI. Menurutnya, proyek kereta cepat itu juga memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat karena memangkas waktu tempuh dan mencatat peningkatan jumlah penumpang. Di mana saat ini mencapai sekitar 30 ribu penumpang per hari.
“Dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan proses negosiasi restrukturisasi utang KCIC sedang berjalan dengan pihak pemerintah dan mitra dari China. Rosan mengatakan negosiasi tersebut bertujuan menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan dan mencakup reformasi menyeluruh agar risiko serupa tidak terulang.
“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” kata Rosan usai menghadiri Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Rosan menekankan bahwa targetnya bukan sekadar perbaikan jangka pendek, melainkan reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan proyek. “Untuk kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problemnya ke depan itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default dan lain-lain,” ujarnya.
Terkait kelanjutan pengembangan jaringan kereta cepat, termasuk rencana proyek Jakarta–Surabaya, Rosan mengakui proses restrukturisasi KCIC berpotensi memengaruhi rencana tersebut. Namun ia menyerahkan ranah teknis proyek lanjutan kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang lebih berkewajiban mengurusi detail pelaksanaannya.
Secara garis besar, dua opsi yang ditawarkan BPI Danantara menggambarkan pendekatan pemerintah. Satu opsi memindahkan kepemilikan infrastruktur ke pengelola negara agar aset menjadi milik publik seperti model infrastruktur kereta pada umumnya, opsi lainnya memasok modal untuk menjaga kelangsungan korporasi dan operasional. Pilihan akhir akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal, kepentingan publik, serta kesepakatan dengan mitra pembiayaan dari China.
Proses negosiasi dan pengambilan keputusan diperkirakan akan terus berjalan dalam beberapa waktu ke depan, melibatkan koordinasi antar-kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait, termasuk mitra investasi dan operator kereta api. Pemerintah menyatakan prioritasnya adalah mencari solusi yang menjaga layanan bagi penumpang sekaligus menata ulang struktur pembiayaan agar lebih tahan guncangan ke depan.
