Prabowo Pimpin Rapat Percepatan Program Pemerintah untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

PResiden RI Prabowo Subianto (Sumber: Tim Media Presiden)
PResiden RI Prabowo Subianto (Sumber: Tim Media Presiden)

Presiden Prabowo pimpin rapat percepatan program pemerintah, fokus jaga defisit fiskal di bawah 3% dan dorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,7%.

Generasi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Rapat tersebut membahas percepatan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya dikutip dari BPMI Setpres.

Ia menegaskan pemerintah akan menjaga defisit fiskal sesuai ketentuan undang-undang, yaitu maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kita akan mengikuti undang-undang yang ada. Itu kan bukan keputusan saya. Keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kita ikuti undang-undang yang ada,” tambahnya.

Purbaya juga membantah anggapan defisit APBN otomatis memicu inflasi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen dinilai masih aman.

“Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi. Tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain, kapasitas ekonominya untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa,” jelasnya.

Terkait stimulus tambahan, pemerintah menyiapkan percepatan implementasi program agar bisa membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan,” tegas Purbaya.

Selain itu, Menteri Keuangan menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu likuiditas perbankan.

(BAS/Red)