Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan komitmennya terhadap transparansi pengelolaan anggaran negara. Hal ini ditunjukkan dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry usai menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan bersama jajaran pimpinan BPK RI di Jakarta, Kamis (12/2).
Dalam kesempatan itu, Ferry didampingi oleh Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dan Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi.
“Saya menyampaikan dukungan penuh kepada BPK untuk melaksanakan seluruh rangkaian pemeriksaan keuangan tahun 2025 di lingkungan Kementerian Koperasi,” ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya.
Kawal Program Koperasi Merah Putih
Politikus Partai Gerindra ini menekankan bahwa audit BPK bukan sekadar rutinitas administratif atau evaluasi tahunan semata. Lebih dari itu, ia melihat pemeriksaan ini sebagai instrumen vital untuk mengawal program-program strategis kementerian agar tepat sasaran.
Salah satu program prioritas yang ia soroti adalah Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Bagi kami, proses ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga bentuk pengawalan bersama agar setiap program berjalan tepat sasaran, khususnya Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tegasnya.
Hadirkan Pejabat BPK
Acara Entry Meeting ini turut dihadiri oleh Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing dan Auditor Utama Keuangan Negara II (Tortama KN II) Nelson Ambarita, serta sejumlah pejabat eselon I dan II dari kedua instansi.
Ferry berharap sinergi antara Kementerian Koperasi dan BPK dapat memperkuat integritas birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap gerakan koperasi di Indonesia.
“Semoga sinergi ini semakin memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap gerakan koperasi Indonesia,” pungkasnya.
