Istana Terima Undangan Board of Peace AS, Mensesneg Beri Sinyal Prabowo Berangkat 19 Februari

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi/Setneg

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Istana telah menerima undangan resmi untuk Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Pertemuan tingkat tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026 mendatang.

Meski undangan telah di tangan, Prasetyo menyatakan bahwa pihak Istana belum mengambil keputusan final apakah Presiden akan hadir secara langsung atau mewakilkannya. Namun, ia memberikan sinyal positif terkait keberangkatan Kepala Negara.

Menurut Prasetyo, momentum tersebut kemungkinan akan dimanfaatkan sekaligus untuk membahas isu bilateral strategis, termasuk kebijakan tarif impor dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

“Nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian. Ada (undangan). InsyaAllah berangkat lah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

Konsolidasi Isu Palestina

Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan AS ini sebelumnya sempat menuai polemik di dalam negeri. Sejumlah pihak menilai lembaga tersebut belum tentu sejalan dengan kepentingan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Merespons dinamika tersebut, Presiden Prabowo telah mengambil langkah proaktif dengan mengumpulkan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam pada Selasa (3/2) lalu. Langkah ini dilanjutkan dengan pertemuan bersama jajaran mantan Menteri Luar Negeri RI pada Rabu (4/2) untuk meminta masukan dan pandangan strategis.

Siap Tinjau Ulang Keanggotaan

Terkait posisi Indonesia, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan sikap prinsipil pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan ragu untuk meninjau ulang keanggotaan di Dewan Perdamaian jika forum tersebut tidak memberikan dampak positif bagi perdamaian di Palestina.

Sugiono menekankan bahwa trajektori atau arah tujuan Indonesia sangat jelas, yakni terciptanya situasi damai di Gaza dan terwujudnya kemerdekaan serta kedaulatan penuh bagi Palestina.

“Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, (kita tinjau ulang). Saya kira koridor-koridornya ada di situ,” tegas Sugiono.