Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tetap berjalan, meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya menanggung polemik utang proyek tersebut.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan bahwa langkah Presiden tidak memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung sejak awal tahun 2025. Ia menyebut Presiden justru mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari program Asta Cita pemerintahan baru.
“Kalau memang hasil penyelidikan nanti ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, kami akan sampaikan hasilnya kepada Presiden,” ujar Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).
KPK Masih Kumpulkan Bukti dan Informasi
Tanak mengatakan penyelidik KPK saat ini masih mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan dugaan korupsi proyek KCJB. Ia menegaskan bahwa lembaganya berhati-hati agar tidak salah dalam menentukan langkah hukum berikutnya.
“Masih mengumpulkan data dan informasi supaya tidak salah dalam menetapkan,” katanya.
Menurut Tanak, setelah bukti awal dinilai cukup, tim penyidik akan melakukan gelar perkara (ekspose) di hadapan pimpinan KPK untuk memutuskan kelanjutan penanganan kasus.
Latar Belakang: Dugaan Mark-Up Biaya Proyek
Penyelidikan KPK terkait proyek KCJB mencuat kembali setelah Mahfud MD mengungkap adanya dugaan mark-up biaya pembangunan. Dalam pernyataannya, Mahfud membandingkan biaya konstruksi kereta cepat di Indonesia dengan di China yang dinilai jauh lebih rendah.
“Menurut pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh mencapai 52 juta dolar AS. Sementara di China, biayanya hanya sekitar 17 sampai 18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat, kan?” ujar Mahfud dalam kanal YouTube resminya, Mahfud MD Official, pada Rabu (15/10).
Dugaan pembengkakan biaya tersebut menjadi salah satu fokus pemeriksaan KPK untuk memastikan apakah terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan atau manipulasi anggaran dalam proyek yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu.
Pemerintah Siap Bertanggung Jawab
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertanggung jawab atas beban utang proyek kereta cepat yang masih menjadi polemik antara Indonesia dan China. Ia menilai proyek tersebut merupakan investasi strategis yang harus diselesaikan demi kepentingan jangka panjang.
Meski demikian, KPK menegaskan bahwa sikap politik pemerintah tidak akan menghentikan proses hukum yang tengah berjalan. “KPK tetap bekerja sesuai mandat undang-undang dan bukti yang ada,” tutur Tanak.
Proyek Strategis Nasional yang Sarat Kontroversi
Proyek KCJB atau Whoosh merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan oleh konsorsium Indonesia-China melalui PT KCIC. Proyek sepanjang 142,3 kilometer ini menelan biaya lebih dari 100 triliun rupiah dan telah beroperasi sejak Oktober 2023.
Namun, sejak awal pembangunannya, proyek ini kerap menuai kritik karena pembengkakan anggaran, keterlambatan jadwal, dan dugaan inefisiensi dalam pengelolaan dana.
KPK menegaskan akan menindaklanjuti hasil penyelidikan secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.
