Pemerintah berencana membuka 100 ribu lowongan magang bergaji setara upah minimum provinsi (UMP). Hal itu akan dilakukan setelah menyelesaikan evaluasi pelaksanaan tahap pertama yang saat ini diikuti oleh 20 ribu peserta. Program ini digagas untuk menekan angka pengangguran muda yang masih cukup tinggi di Indonesia.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pembukaan lowongan tambahan tersebut akan dilakukan setelah pemerintah menilai hasil evaluasi program tahap pertama.
“Kita juga sudah sebenarnya menyiapkan sekitar sampai 100 ribu (lowongan magang bergaji UMP), tapi kita evaluasi dulu yang 20 ribu. Begitu nanti kita lihat evaluasinya baik, kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki dulu,” ujar Febrio di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Ia menambahkan, pemerintah akan melihat kecepatan pemenuhan kuota magang tahap pertama sebelum memperluas jumlah peserta.“Nanti kita akan evaluasi (program magang 20 ribu orang). Kalau memang ini cepat dipenuhi, kita evaluasi, apakah kita bisa tambah,” imbuhnya.
Menurut Febrio, ide stimulus berupa program magang bergaji setara UMP muncul karena tingkat pengangguran muda di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai lebih dari 15 persen. Program ini disebut sebagai terobosan pemerintah untuk mempercepat transisi generasi muda ke dunia kerja.
“Karena kalau dia sudah lulus perguruan tinggi, misalnya, itu biayanya cukup tinggi. Kita berharap dia lebih cepat masuk ke lapangan kerja daripada ditunda. Sehingga usia prime-nya ini, produktivitasnya, bisa langsung dimanfaatkan,” jelasnya.
Program magang ini memberikan gaji setara UMP di wilayah masing-masing kepada peserta. Perusahaan yang bekerja sama diperbolehkan memberikan bayaran lebih tinggi sesuai kemampuan.“Ini (program magang) memberikan setara upah minimum (UMP) di wilayah masing-masing. Kalau perusahaan ingin memberi lebih, ya berarti di atas itu. Jadi, upah minimumnya sudah dapat dulu untuk yang magang 20 ribu,” kata Febrio.
Febrio menjelaskan bahwa setiap tahun Indonesia menghadapi tambahan sekitar 3,5 juta angkatan kerja baru, baik dari lulusan perguruan tinggi maupun penduduk usia produktif baru. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan agar tambahan tenaga kerja tersebut dapat terserap ke dunia kerja.
“Tambahan itu muncul karena adanya penduduk baru hingga kelulusan mahasiswa. Semua angkatan kerja baru bisa terserap setiap tahunnya,” ujar Febrio.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas lapangan kerja, terutama di sektor formal. Namun, ia juga mengakui bahwa sektor informal tidak selalu negatif.
“Walaupun, sektor informal tidak selalu buruk. Banyak juga yang sektor informal, seperti gig economy, itu kan cenderung informal, tapi dia malah lebih fleksibel dan lebih banyak menghasilkan penghasilan yang menarik,” ujarnya.
“Apalagi yang teman-teman Generasi Z. Nah, tapi kita tahu bahwa kalau ingin penciptaan lapangan kerja, kita ingin lebih berkualitas,” tambahnya.
Program magang bergaji UMP ini diharapkan menjadi jembatan transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, sekaligus berfungsi sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja muda.Febrio menegaskan, program ini juga dirancang agar para peserta magang memperoleh pengalaman kerja nyata dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal.
“Kita ingin anak-anak muda Indonesia bisa langsung memanfaatkan usia produktifnya sebaik mungkin dengan pengalaman kerja yang bermanfaat dan penghasilan yang layak,” ujar Febrio.
Saat ini, tahap pertama program magang bergaji UMP yang menampung 20 ribu peserta sedang dalam proses evaluasi oleh pemerintah. Evaluasi ini mencakup efektivitas program, pelaksanaan di lapangan, serta dampaknya terhadap serapan tenaga kerja muda.Jika hasil evaluasi menunjukkan hasil positif, program ini akan segera diperluas hingga 100 ribu peserta magang di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah berharap, dengan pelaksanaan yang lebih luas, program ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja nasional.
