Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima puluhan miliar rupiah duit pengembalian dari biro maupun asosiasi perjalanan haji terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan angkanya telah mencapai hampir Rp100 miliar.
“Secara keseluruhan, kalau ratusan miliar mungkin belum. Kalau puluhan miliar, mungkin sudah mendekati seratus,” ujar Setyo Budiyanto di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Kendati begitu, pihaknya belum bisa membeber lebih rinci mengenai pihak mana saja yang telah mengembalikan duit tersebut. Walaupun demikian, dia menyatakan KPK akan bekerja semaksimal mungkin mengenai pengembalian uang terkait kasus kuota haji.
“Ya pasti akan kami kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset, dan aset tersebut baik aset bergerak maupun tidak bergerak itu merupakan rangkaian dalam perkara,” jelasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama untuk periode 2023–2024 pada 9 Agustus 2025. Pengumuman itu disampaikan setelah KPK pada 7 Agustus 2025 meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam tahap penyelidikan kasus tersebut.
KPK menyatakan sedang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang timbul dalam kasus kuota haji tersebut. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan hasil penghitungan awal yang menunjukkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun dan mengambil langkah pencegahan dengan melarang tiga orang bepergian ke luar negeri, salah satunya mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Pada 18 September 2025, KPK mengungkap dugaan keterlibatan lebih luas, yakni sebanyak 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam praktik yang sedang diselidiki. Selain penanganan oleh KPK, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Pansus Angket Haji sebelumnya juga menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Salah satu poin utama yang disorot Pansus adalah pembagian kuota tambahan 20.000 yang dilakukan pemerintah dengan pola 50 berbanding 50—10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur pembagian kuota haji khusus sebesar delapan persen dan kuota haji reguler sebesar 92 persen.










