Praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau yang dikenal dengan istilah kumpul kebo (kohabitasi) resmi dapat dikenakan sanksi pidana mulai 2 Januari 2026, seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
Kohabitasi didefinisikan sebagai tindakan hidup bersama layaknya suami istri di luar hubungan perkawinan yang sah. Ketentuan ini sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa perbuatan tersebut kini memiliki konsekuensi hukum yang jelas.
“Diancam pidana penjara paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp10 juta kategori II, sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP baru,” kata Abdul, Jumat (2/1/2026).
Ancaman Pidana dan Bunyi Pasal
Pasal 412 ayat (1) KUHP baru menyatakan:
“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
Namun, Abdul menekankan bahwa pelanggaran kohabitasi ini bukan delik biasa, melainkan delik aduan absolut.
Hanya Bisa Diproses Jika Ada Aduan
Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan dari pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku. Pasal 412 ayat (2) KUHP baru membatasi siapa saja yang berhak mengajukan pengaduan.
Pihak yang memiliki legal standing untuk melapor adalah:
- Suami atau istri, jika salah satu pihak masih terikat perkawinan;
- Orang tua atau anak, jika pelaku tidak terikat perkawinan.
“Warga sekitar, orang yang tidak memiliki hubungan keluarga, atau organisasi masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum untuk melapor,” ujar Abdul.
Risiko Salah Lapor
Abdul mengingatkan, pihak yang bukan korban namun tetap mengadukan kasus kohabitasi berpotensi terkena jerat hukum lain.
“Kalau tidak punya hubungan keluarga dan menyebarkan tuduhan, itu bisa masuk pencemaran nama baik,” katanya.
Ia menjelaskan ketentuan ini dibuat untuk melindungi hak privasi warga negara, sekaligus mencegah praktik persekusi atau penghakiman sosial.
Pengecualian soal Ketertiban Umum
Meski demikian, Abdul menambahkan bahwa warga tetap dapat melapor jika aktivitas di lingkungan tersebut menimbulkan gangguan ketertiban umum, seperti kebisingan, pesta berlebihan, atau aktivitas yang meresahkan.
“Kalau yang dilanggar ketertiban umum, itu pasal lain. Bukan pasal kohabitasi,” jelasnya.
Selain itu, pengaduan dalam perkara delik aduan seperti kohabitasi masih dapat dicabut atau diselesaikan secara damai sebelum perkara diperiksa di pengadilan.










