Prabowo Tegaskan Bencana di Aceh hingga Sumbar Masih Terkendali, Belum Perlu Status Nasional

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait penertiban perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Desember 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah belum menetapkan status darurat bencana nasional untuk bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyatakan dampak bencana di tiga provinsi tersebut masih dapat dikendalikan pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia menyinggung adanya pihak-pihak yang mendesak agar bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo.

Prabowo memastikan pemerintah telah mengerahkan kekuatan penuh untuk penanganan darurat, sekaligus mulai menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah berencana membentuk Satgas atau badan khusus untuk menangani pemulihan pascabencana.

“Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ujarnya.

Ia menyebut pembangunan 2.000 hunian tetap akan segera dimulai dan meminta Kementerian Perumahan mempercepat proses tersebut.

“Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya,” kata Prabowo.

Prabowo juga meminta seluruh kementerian dan lembaga menghilangkan hambatan teknis, termasuk soal lahan.

“Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” ujarnya.

Terkait pembiayaan, Prabowo menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menanggung seluruh proses pemulihan. Ia menyebut ketersediaan anggaran berasal dari kebijakan efisiensi sejak awal pemerintahannya.

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun,” katanya.

Dalam penanganan di lapangan, Prabowo menegaskan negara hadir melalui pengerahan besar-besaran aparat dan alutsista. Lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri dikerahkan ke wilayah terdampak.

“Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. Itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja,” tegasnya.

Operasi tersebut didukung lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang beroperasi setiap hari untuk distribusi logistik dan evakuasi, termasuk dari Pangkalan Udara Soewondo Medan dan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta. Pemerintah juga mengerahkan sekitar 1.000 unit alat berat serta membangun 50 jembatan Bailey, dengan tujuh jembatan telah selesai.

Prabowo mengakui pemulihan membutuhkan waktu, terutama untuk memastikan keselamatan infrastruktur vital seperti jaringan listrik.

“Kita tidak bisa menyelesaikan semua dalam tiga atau lima hari. Mungkin dua sampai tiga bulan aktivitas akan benar-benar normal. Namun alhamdulillah, sebagian besar listrik sudah menyala dan terus kita percepat dengan tetap mengutamakan keselamatan,” katanya.

Ia menambahkan seluruh kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR, PLN, Kementerian Kesehatan, dan BMKG, terus bekerja di lapangan untuk mempercepat pemulihan dan mengantisipasi cuaca ekstrem lanjutan.