Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mendorong pengembangan energi nuklir sebagai salah satu pilar utama ketahanan energi nasional. Ia menyoroti target ambisius pemerintah untuk mulai mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2032.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara kunci dalam forum Kick-off Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-Carbon Future yang digelar PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Jakarta, Rabu (11/2).
“Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri,” tegas Eddy.
Target 7 GW pada 2040
Mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, Eddy memaparkan peta jalan energi nuklir Indonesia. PLTN ditargetkan beroperasi pada 2032 dan 2034 dengan total kapasitas awal 500 Megawatt (MW).
Proyeksi tersebut akan terus ditingkatkan secara signifikan hingga mencapai 7 Gigawatt (GW) pada tahun 2040.
Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, nuklir menjadi opsi logis di tengah paradoks Indonesia sebagai negara kaya sumber daya namun masih menghadapi kerentanan pasokan energi.
Tantangan Biaya hingga Geopolitik
Kendati mendukung, Eddy mengingatkan bahwa proyek raksasa ini memiliki risiko tinggi. Mulai dari pembiayaan yang besar, potensi pembengkakan biaya (cost overrun), standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif.
Selain aspek teknis, Wakil Ketua Umum PAN ini juga mewanti-wanti pemerintah soal aspek geopolitik dalam pemilihan mitra teknologi. Ia menyinggung dinamika hubungan dagang dengan negara adidaya seperti Amerika Serikat.
“Isu geopolitik, termasuk negosiasi tarif perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat, juga menjadi faktor penting. Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” jelasnya.
Kompetisi Global
Menutup paparannya, Eddy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mematangkan perencanaan. Pasalnya, kebutuhan listrik tumbuh lebih cepat daripada penyediaan energi primer, sementara Indonesia harus bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan teknologi dan rantai pasok energi bersih.
“Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas,” tutup Eddy.
