Karier hakim Pengadilan Negeri Batam berinisial HS resmi berakhir setelah terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik kehakiman. HS dinyatakan bersalah karena menjalin hubungan terlarang dengan seorang anggota organisasi kemasyarakatan (ormas), perbuatan yang dinilai mencoreng martabat peradilan.
Berdasarkan putusan bersama Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), HS dijatuhi sanksi paling berat berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat atau pemecatan. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang MKH di Gedung MA, Jakarta, Kamis (18/12).
“Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 4 huruf e Perjanjian Bersama KY dan MA terkait Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” ujar Ketua MKH, Hakim Agung Prim Haryadi.
Perselingkuhan Terbongkar dari Laporan Suami Sah
Perkara ini mencuat setelah suami sah HS melaporkan dugaan perselingkuhan istrinya dengan seorang anggota ormas berinisial S. Hubungan tersebut diduga telah berlangsung sejak 2023 dan dilakukan melalui komunikasi intens via aplikasi percakapan dan video call.
Dalam proses pemeriksaan, tim Badan Pengawas (Bawas) MA menemukan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Di antaranya dokumen foto yang menunjukkan HS bersama S dalam sebuah kegiatan resmi pengadilan, serta keberadaan mobil milik HS yang terekam terparkir di sebuah hotel.
MKH juga mencatat bahwa HS telah dilaporkan kepada atasannya, namun tidak menunjukkan perubahan sikap atau itikad untuk menghentikan perilaku yang melanggar etika tersebut.
Mangkir Pemeriksaan dan Ajukan Pensiun Dini
Alih-alih kooperatif, HS justru berupaya menghindari proses pemeriksaan. Ia beberapa kali dipanggil oleh Bawas MA, tetapi tidak pernah hadir dengan berbagai alasan. Bahkan, HS mengajukan pensiun dini meski dinilai tidak memiliki urgensi maupun dasar persyaratan yang kuat.
Selama pemeriksaan berlangsung, Bawas MA telah mengirimkan surat agar HS menyampaikan pembelaan. Namun, alamat terlapor tidak dapat dihubungi sehingga HS dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri. HS juga tercatat mangkir dari tugas sebagai hakim dan sempat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, meskipun hingga kini belum disetujui oleh MA.
MKH: Tidak Ada Hal yang Meringankan
Dalam pembelaannya, HS menyatakan telah lama mengabdi sebagai hakim dan tidak pernah terlibat pelanggaran pidana maupun pelanggaran KEPPH sebelumnya. Namun, MKH menilai dalih tersebut tidak cukup untuk meniadakan pelanggaran etik yang dilakukan.
“Hal yang meringankan tidak ada. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terlapor menjatuhkan wibawa peradilan dan tidak sesuai dengan visi misi MA,” tegas Prim Haryadi.
Majelis Kehormatan Hakim dalam perkara ini diketuai oleh Hakim Agung Prim Haryadi, dengan anggota dari unsur MA yakni Hakim Agung Lailatul Arofah dan Hari Sugiharto. Sementara dari unsur KY diwakili oleh Joko Sasmito, M. Taufiq HZ, Binziad Kadafi, dan Sukma Violetta.
Putusan pemecatan ini menegaskan komitmen MA dan KY untuk menjaga integritas, kehormatan, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus menjadi peringatan keras bahwa pelanggaran etik hakim tidak akan ditoleransi.










