Prabowo Tantang Pengusaha Rakus di WEF: Coba Suap Pejabat Saya, Dapat Kejutan Besar

Presiden RI Prabowo Subianto berpidato di World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss/YT

Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada para “pengusaha rakus” di hadapan forum global, World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/01).

Prabowo menantang para pengusaha yang terbiasa menggunakan cara kotor seperti menyuap pejabat untuk mencoba praktik tersebut di masa pemerintahannya.

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausaha ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo dalam pidatonya.

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” tegasnya.

Klaim Penegakan Hukum Paling Berani

Dalam pidato tersebut, Prabowo memamerkan langkah agresif pemerintahannya dalam memberantas praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Ia mengklaim langkah ini sebagai sejarah baru penegakan hukum di Indonesia.

Mantan Menteri Pertahanan itu mengungkapkan, pemerintah telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, ia mengakui pekerjaan rumah masih menumpuk karena laporan jajarannya mengindikasikan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya yang kini masuk dalam radar penindakan.

Selain itu, dalam satu tahun pemerintahannya, negara telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal. Angka ini ditambah dengan pencabutan izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan hutan lindung.

“Pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” klaim Prabowo.

Bidik 666 Perusahaan Nakal

Tak berhenti di sektor kehutanan, Prabowo juga menyinggung penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah.

Secara spesifik, ia membeberkan data bahwa terdapat 666 perusahaan (korporasi) yang diduga melanggar hukum. Bagi Prabowo, tidak ada jalan mundur dalam menegakkan supremasi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” pungkasnya.