Polri Gelar Sidang KKEP Irjen Eko Hadi Hari Ini

Foto Ilustrasi: Polisi
Foto Ilustrasi: Polisi

Generasi.co, JAKARTA – Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Persidangan dipimpin mantan Irjen Kementerian Hukum Komjen Hendro Pandowo. Dia didampingi Asisten Logistik (Aslog) Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi.

Adapun tiga anggota majelis KKEP terdiri dari Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menjelaskan, Eko Hadi disangkakan melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, tindakan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan Eko Hadi saat menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan proses persidangan akan mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Eko Hadi merupakan satu dari empat jenderal yang ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dalam pengusutan perkara tersebut, polisi menduga penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE.

Sebelumnya, Ahrie Sonta telah menjalani sidang KKEP dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).