Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menegaskan bahwa pemenuhan gizi bagi masyarakat bukan sekadar isu kesehatan semata. Lebih dari itu, gizi adalah amanat konstitusi dan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan keadilan sosial.
Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pidato peringatan Hari Gizi Nasional 2026 yang mengusung tema ‘Gizi, Konstitusi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.
“Tidak ada cermin yang lebih jujur tentang jiwa suatu bangsa selain bagaimana bangsa itu memperlakukan anak-anaknya,” ujar Ibas mengutip Nelson Mandela, dalam keterangannya.
Gizi Adalah Hak Konstitusional
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mengingatkan bahwa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, negara terikat kewajiban konstitusional sesuai Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Pasal-pasal tersebut memandatkan jaminan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan yang layak.
“Keadilan gizi adalah bagian dari keadilan sosial,” tegas Ibas.
Kesinambungan Era SBY ke Prabowo
Lulusan Program Doktor IPB University ini juga menyoroti benang merah kebijakan gizi lintas pemerintahan. Ia menilai fondasi yang diletakkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini diperkuat secara progresif di era Presiden Prabowo Subianto.
Ibas menjabarkan, era SBY fokus pada penguatan sistem kesehatan nasional, Program Keluarga Harapan (PKH), revitalisasi Posyandu, hingga swasembada pangan.
Sementara itu, pemerintahan Prabowo saat ini mempertegas komitmen tersebut lewat program Makan Bergizi Gratis yang dipandang sebagai investasi SDM jangka panjang, serta menempatkan gizi sebagai strategi ketahanan nasional.
Ingatkan Pentingnya Evaluasi
Meski mendukung penuh langkah pemerintah, Ibas mengingatkan pentingnya evaluasi kebijakan agar tepat sasaran. Mengutip ekonom Amartya Sen, ia menyebut kelaparan seringkali bukan disebabkan kurangnya pangan, melainkan ketimpangan akses.
“Kita tidak boleh menghalangi negara membantu rakyatnya, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata jika ada kebijakan dan program yang perlu diperbaiki,” imbaunya.
Fokus Daerah 3T
Menutup sambutannya, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberi perhatian lebih pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menekankan penanganan beban gizi ganda, mulai dari stunting hingga obesitas.
“Pembangunan gizi adalah pembangunan manusia, bukan sekadar statistik. Tanpa gizi yang adil, keadilan sosial hanya menjadi slogan,” pungkas Ibas.
Acara tersebut turut diisi dengan diskusi pakar yang membahas pentingnya literasi gizi, kualitas pangan, serta penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).










