Sambut Arahan Prabowo di WEF, Pimpinan MPR Ingatkan Menteri: Aturan Jangan Berubah Mendadak

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno/Ist.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di ajang World Economic Forum (WEF) Davos 2026 sebagai angin segar bagi dunia investasi nasional.

Eddy menyoroti komitmen tegas Kepala Negara yang menjamin kepastian hukum serta penegakan keadilan tanpa pandang bulu bagi para investor, termasuk swasta dan asing.

“Presiden Prabowo menegaskan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah negara yang akan menjadi tujuan investasi yang kredibel,” ujar Eddy dalam keterangannya merespons pidato Presiden di Davos, Kamis (22/1).

Sinyal Anti-Korupsi untuk Investor Global

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, pernyataan Prabowo sangat tepat disampaikan di forum sekelas WEF yang dihadiri para pemangku kepentingan ekonomi dunia.

Jaminan Prabowo untuk memberantas korupsi dan praktik ilegal di berbagai sektor ekonomi dinilai Eddy akan meningkatkan kepercayaan pasar (market confidence).

“Artinya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa investasi itu harus berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Ingatkan Menteri: Aturan Jangan Berubah Mendadak

Meski mengapresiasi visi Presiden, Eddy memberikan catatan penting bagi kementerian dan lembaga terkait. Ia meminta para pembantu Presiden menerjemahkan arahan tersebut ke dalam kebijakan yang stabil.

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menekankan bahwa musuh utama investasi adalah ketidakpastian regulasi.

“Termasuk yang pernah kami sampaikan dalam berbagai forum adalah kebijakan dan peraturan yang konsisten, koheren, dan tidak mendadak berubah-ubah sehingga mengganggu iklim investasi di Indonesia,” tegas Eddy.

Dorong Regulasi Energi Terbarukan

Sebagai tindak lanjut dari parlemen untuk mendukung kepastian hukum tersebut, Eddy memastikan pihaknya terus mendorong penyelesaian sejumlah regulasi strategis di sektor energi.

Ia menyebut percepatan pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET), UU Migas, UU Kelistrikan, hingga RUU Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi prioritas.

“Sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi investor, khususnya di bidang energi terbarukan,” pungkasnya.