Ketua MPR Ahmad Muzani: PPHN Penting Agar Peta Jalan Pembangunan Tak Berubah Tiap Ganti Presiden

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menerima audiensi Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI untuk membahas sejumlah isu krusial terkait tata kelola negara, Selasa (27/1)/IG

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menerima audiensi Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI untuk membahas sejumlah isu krusial terkait tata kelola negara, Selasa (27/1).

Dalam pertemuan tersebut, diskusi mengerucut pada dua topik utama, yakni tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan jadwal pemilu serta urgensi menghidupkan kembali haluan negara.

“Kami berdiskusi tentang situasi kondisi kenegaraan saat ini. Salah satunya mengenai rencana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara Pilkada dan Pemilu Nasional,” ujar Muzani melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu (28/1).

PPHN Demi Keberlanjutan Pembangunan

Selain isu pemilu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya dasar hukum perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurut Muzani, keberadaan PPHN vital untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, terlepas dari siapa pun presiden yang sedang menjabat.

“Ini penting karena bernegara harus punya tujuan bersama agar setiap pergantian kekuasaan, road map pembangunan tidak berubah,” tegasnya.

Latar Belakang: Menghidupkan ‘Roh’ GBHN dan Putusan MK

Wacana menghadirkan PPHN telah bergulir sejak periode MPR sebelumnya. PPHN digadang-gadang memiliki fungsi serupa dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di era Orde Baru, yakni sebagai pedoman pembangunan jangka panjang yang wajib dijalankan oleh eksekutif, sehingga visi negara tidak terhenti atau berganti arah setiap lima tahun sekali seiring pergantian rezim.

Sementara itu, terkait pemisahan pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa pertimbangan putusannya memang kerap menyoroti beban penyelenggaraan pemilu serentak (lima kotak suara).

Wacana pemisahan antara Pemilu Nasional (Presiden dan DPR/DPD) dengan Pemilu Lokal (Pilkada Gubernur/Bupati/Wali Kota dan DPRD) dinilai dapat meringankan beban penyelenggara serta membuat fokus pemilih lebih rasional dalam menentukan pemimpin di tingkat pusat maupun daerah.