Mensesneg: Prabowo Bakal Evaluasi 1 Tahun Pemerintahan di Depan Ribuan Kepala Daerah

Mensesneg Prasetyo Hadi (Sumber: BPMI Setneg)
Mensesneg Prasetyo Hadi (Sumber: BPMI Setneg)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prasetyo Subianto akan memanfaatkan momen Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satu tahun pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo di sela-sela persiapan acara yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Menurut Prasetyo, Presiden akan memberikan “rapor” mengenai program-program yang telah berjalan, baik yang sukses maupun yang masih memerlukan perbaikan.

“Akan ada penekanan-penekanan beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu satu tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian juga ada beberapa program yang belum semua tercapai di tahun pertama, itu mungkin bagian dari penekanan beliau,” ujar Prasetyo di lokasi acara.

Penyatuan Visi dan Pesan Anti-Korupsi

Prasetyo menjelaskan bahwa bagi Kepala Negara, Rakornas ini bukan sekadar seremonial rutin. Presiden memandang forum ini sebagai momentum krusial untuk menyatukan langkah, visi, dan persepsi antara pemerintah pusat dan ribuan kepala daerah yang hadir.

Selain evaluasi program kerja, Prasetyo juga memberikan bocoran mengenai materi krusial lainnya yang akan disampaikan Prabowo. Ia menyebut Presiden akan menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih (clean government).

“Termasuk saya juga menduga berkaitan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas dan berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintah tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi concern Bapak Presiden,” tegasnya.

Kemungkinan Tertutup

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menuturkan bahwa Presiden juga diperkirakan akan memberikan pembaruan (update) pandangan terkait dinamika geopolitik internasional yang berdampak pada kondisi dalam negeri.

Mengingat strategisnya arahan yang akan diberikan kepada 4.473 peserta—yang terdiri dari kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia—Prasetyo mengisyaratkan bahwa sesi pengarahan Presiden kemungkinan tidak terbuka untuk umum.

“Mungkin tertutup,” singkatnya.

Sebagai informasi, Rakornas yang dihelat Kementerian Dalam Negeri ini merupakan agenda tahunan untuk memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah. Forum ini dihadiri lengkap oleh gubernur, bupati, wali kota, beserta wakil-wakilnya, serta pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia.