Medan, Generasi.co — Menghadapi gempuran transformasi digital yang kian masif dan tak terkendali, Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyerukan penguatan peran perempuan sebagai benteng utama pertahanan moral dan karakter bangsa.
Seruan strategis ini bermuara dalam lokakarya bertajuk “Peran Perempuan dalam Pembentukan Karakter Bangsa di Era Digital” yang digelar di Ballroom Hotel Santika, Kota Medan, Minggu (12/4/2026). Acara ini menggandeng Pengurus Wilayah (PW) Angkatan Putri Al-Washliyah Provinsi Sumatera Utara serta sejumlah senator dan pakar akademisi terkemuka.
Ketua Kelompok DPD di MPR, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, menyoroti pergeseran ekstrem cara masyarakat berinteraksi, di mana media sosial kini mengambil alih fungsi ruang publik dan mendikte arah nilai budaya. Dalam pusaran ini, posisi perempuan jauh lebih dari sekadar pengguna pasif.
“Transformasi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, mengakses informasi, hingga membentuk opini. Perempuan hari ini adalah penentu arah narasi publik. Perannya tidak lagi terbatas di ruang domestik, tetapi juga hadir kuat di ruang digital,” tegas Dedi dalam pidato pembukaannya.
Ancaman Nyata: Algoritma Buta Etika dan Kekerasan Berbasis Gender
Sebagai pendidik pertama dalam keluarga (madrasatul ula), perempuan dituntut memikul beban berat di tengah ekosistem digital yang kerap tidak bersahabat. Dedi secara blak-blakan membeberkan ancaman nyata berupa kekerasan siber seperti body shaming, misogini, hingga standar ganda yang terus menghantui perempuan di media sosial.
Ia juga mengkritik keras sistem algoritma platform digital yang kerap mengorbankan kebenaran demi mengejar sensasi.
“Algoritma digital seringkali mendorong sensasi dan viralitas, yang tidak jarang mengorbankan kebenaran dan etika. Ini menjadi tantangan serius dalam pembentukan karakter bangsa,” urai Senator asal Sumatera Utara tersebut.
Perempuan Sebagai Kurator Informasi
Meski dihadapkan pada ancaman perundungan dan delegitimasi, Dedi mengapresiasi daya kritis generasi muda perempuan yang kini bangkit menjadi produsen konten edukatif dan penggerak opini publik. Ia menegaskan bahwa perempuan memegang kunci sebagai kurator informasi—pihak yang memilah, memverifikasi, dan mewariskan nilai-nilai kebenaran kepada generasi penerus.
Sebagai langkah perlawanan konkrit, MPR mendorong tiga agenda strategis yang harus segera dieksekusi:
- Penguatan Literasi Digital: Membekali perempuan dengan kemampuan menyaring informasi berbasis nilai dan etika.
- Penciptaan Ruang Aman: Membangun ekosistem digital yang inklusif, bebas dari diskriminasi, dan berkeadilan gender.
- Optimalisasi Agen Karakter: Mengafirmasi partisipasi perempuan dalam diskursus demokrasi publik.
“Pembentukan karakter bangsa di era digital sangat ditentukan oleh kualitas peran perempuan. Perempuan adalah pilar utama dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan berkarakter,” pungkasnya memberikan kesimpulan tegas.
Melalui konsolidasi gagasan ini, pemerintah dan aparat terkait dituntut untuk tidak tutup mata dalam memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan Indonesia.
