Generasi.co, Jakarta – Petisi yang mendesak seluruh anggota DPR RI membuka riwayat pendidikan dan ijazah ke publik telah mengumpulkan lebih dari 21 ribu tanda tangan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut data pendidikan calon anggota legislatif sebenarnya sudah tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berdasarkan data pada Selasa (17/11/2026) siang, petisi yang dibuat Farida Octavia melalui platform Change.org itu telah mengumpulkan 21.477 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan sebanyak 26.035 kali.
Dasco mengatakan masyarakat dapat mengakses data mengenai latar belakang calon anggota DPR melalui KPU, termasuk informasi yang disampaikan ketika mereka mendaftar sebagai calon legislatif.
“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut dia, data mengenai calon anggota legislatif sebelum terpilih menjadi anggota DPR dapat dilihat melalui lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” ujarnya.
Petisi tersebut memuat tiga tuntutan. Pertama, meminta pimpinan DPR mewajibkan seluruh anggota membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah, mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.
Kedua, petisi mendesak KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Hasil pemeriksaan juga diminta dapat diakses masyarakat luas.
Ketiga, seluruh anggota DPR diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah untuk membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan publik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian juga merespons tuntutan keterbukaan tersebut. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan persoalan riwayat pendidikan anggota DPR, termasuk informasi mengenai 112 anggota dewan yang disebut tidak membuka riwayat pendidikannya saat mendaftar ke KPU.
Menurut Lalu, informasi tersebut perlu diklarifikasi terlebih dahulu kepada KPU. Ia mengingatkan bahwa tidak mencantumkan atau memublikasikan riwayat pendidikan berbeda dengan persoalan keabsahan ijazah.
“Saya kira informasi tersebut perlu dilihat secara utuh dan diklarifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini KPU. Kita juga perlu membedakan antara tidak mencantumkan atau tidak memublikasikan riwayat pendidikan dengan persoalan keabsahan ijazah,” kata Lalu kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, Lalu menilai tuntutan masyarakat mengenai keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR merupakan aspirasi yang wajar. Menurutnya, sebagai pejabat publik, anggota DPR perlu mempertanggungjawabkan latar belakang pendidikannya kepada masyarakat.
“Saya kira aspirasi masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan patut dihormati. Anggota DPR adalah pejabat publik sehingga keterbukaan informasi mengenai latar belakang dan riwayat pendidikannya tentu menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat,” ujarnya.
Lalu menegaskan, kewenangan memeriksa dan memverifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR berada di tangan KPU.
Ia menyebut setiap calon anggota DPR harus memenuhi persyaratan administrasi pencalonan yang ditetapkan KPU, termasuk ketentuan pendidikan dan dokumen ijazah.
“Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan. Kita menghormati seluruh mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Lalu.










