Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Naik Penyidikan

Mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo/KSP

Generasi.co, Jakarta – Polri meningkatkan penanganan dugaan makar yang berkaitan dengan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh ke tahap penyidikan. Kasus tersebut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan tiga jenderal lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan penyidik masih mengembangkan perkara tersebut. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga telah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut.

“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Johnny di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Johnny menyebut tim khusus yang dibentuk Kapolri dipimpin Kabareskrim. Ia meminta masyarakat menunggu proses pengusutan hingga perkara tersebut terungkap secara terang.

“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” ujarnya.

Dalam perkembangan perkara itu, Johnny kembali menyebut mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir atau end-user dari operasi penyadapan.

“End-user atau pengguna akhir, yaitu salah satu perwira tinggi Polri, yaitu Bapak LSP ini,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan rantai komando yang melibatkan empat jenderal dalam operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi (SU), Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS).

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Suyudi memaparkan dugaan operasi tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyadapan diduga dilakukan melalui perintah berjenjang tanpa dilengkapi permohonan resmi dari penyidik.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” kata Suyudi.

Dua Jalur Penyadapan

Suyudi mengungkapkan penyidik menemukan dua mekanisme penyadapan di lingkungan Polri. Keduanya menggunakan perangkat teknis yang sama, tetapi memiliki prosedur berbeda.

Mekanisme pertama merupakan jalur resmi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan standar operasional Bareskrim tahun 2009.

Dalam mekanisme tersebut, penyadapan harus diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, serta dokumen pendukung. Permohonan kemudian melalui proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang.

Sementara itu, mekanisme kedua merupakan jalur internal atau jalur atensi yang diduga digunakan di luar prosedur resmi. Penyadapan melalui jalur ini disebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

“Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan,” ujar Suyudi.

Menurut Suyudi, sasaran penyadapan melalui jalur atensi diduga disampaikan secara lisan atau melalui aplikasi WhatsApp oleh pejabat bagian monitoring setelah menerima perintah dari LSP.

Instruksi tersebut kemudian diteruskan kepada tim analis untuk diproses melalui persetujuan internal sebelum dilaksanakan oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).

Penggunaan perangkat dan sistem teknis yang sama pada kedua mekanisme tersebut diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat bercampur dengan penyadapan yang dilakukan berdasarkan prosedur resmi.

“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksana teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” jelas Suyudi.