Fahd Arafiq Klaim Beri Rp70 Miliar untuk NU, Sebut KPK Salah Tangkap

Politisi Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq/Golkarpedia

Generasi.co, Jakarta – Tersangka kasus dugaan korupsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim telah memberikan uang Rp70 miliar kepada Nahdlatul Ulama (NU) untuk keperluan Muktamar ke-35. Ia bahkan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

Fahd menyebut uang tersebut setara dengan 3,9 juta dolar AS. Ia mengklaim dana itu diberikan sebagai pinjaman atau dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.

Sebelumnya, Fahd mengaku dimintai uang Rp100 miliar oleh tersangka Arif Sugiyanto. Permintaan tersebut disebut mulai disampaikan melalui sambungan telepon sejak 25 Agustus.

Fahd mengaku sempat menolak permintaan itu selama dua hari. Namun, pada 27 Agustus, Arif kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak ingin disebutkan Fahd.

“Arif itu mintanya 100, dari tanggal 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26, saya tolak. 27, dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis lah saya sebutkan namanya. Akhirnya saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar saya minjemin dalam arti dana talangan NU. Dana talangan Muktamar NU,” ujar Fahd pada Selasa (17/11/2026).

Namun, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah adanya keterkaitan uang hasil korupsi dengan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

Ia meminta pihak yang mengatasnamakan NU dalam pencarian dana, terutama jika berkaitan dengan uang hasil korupsi, menunjukkan bukti dan bertanggung jawab atas pernyataannya.

“Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” kata Gus Ipul kepada NU Online di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Gus Ipul menilai pernyataan yang menghubungkan dana hasil korupsi dengan Muktamar NU dapat merugikan organisasi dan mencemarkan nama baik jam’iyyah.

Ia mengatakan PBNU akan mencermati perkembangan perkara, termasuk bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan.

“Apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Jika benar maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” ujarnya.

Fahd merupakan satu dari delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Delapan tersangka tersebut terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlevi.

Selain itu, KPK menetapkan Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai tersangka.