Megawati Kritik Pemerintahan dan Tegaskan Tak Mau Masuk Kabinet

Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta, pada Senin malam, 28 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Generasi.co, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan pernah mendapat tawaran masuk ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menolak tawaran tersebut dan memilih tetap berada di luar pemerintahan.

Megawati menyampaikan hal itu saat memberikan orasi dalam Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).

“Mau dikasih masuk ke pemerintahan? Saya bilang terima kasih. Saya di luar saja,” kata Megawati.

Penolakan tersebut disampaikan setelah Megawati melontarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan dan sejumlah institusi penegak hukum. Sebagai anak Proklamator, dia mengaku mempertanyakan kondisi Indonesia saat ini.

“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator, saya menggugat yang namanya pemerintahan. Kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai ini?” ujarnya.

Megawati juga menyoroti sikap masyarakat yang dinilainya semakin takut menyampaikan pendapat tanpa menunggu arahan atau komando.

“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” katanya.

Dia mengingatkan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Megawati bahkan menegaskan tidak takut menghadapi konsekuensi atas kritik yang disampaikannya.

“Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya enggak takut,” ujarnya.

Megawati mengaku pernah tiga kali dipanggil polisi dan satu kali oleh kejaksaan. Dia menyebut tetap memenuhi panggilan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

Kritik KPK dan Kepolisian

Dalam orasinya, Megawati turut mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melontarkan kritik terhadap kepolisian.

Dia menyinggung dugaan penyalahgunaan kewenangan, termasuk kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Megawati mengingatkan dirinya turut berperan dalam proses pemisahan Polri dari institusi militer. Karena itu, dia mempertanyakan apabila kewenangan kepolisian justru disalahgunakan untuk melakukan penyadapan.

Megawati juga menuding ada oknum polisi yang membohongi masyarakat.

“Polisi saja bohongi rakyat. Lah ya teriak saja! Memangnya polisi mau nangkap kamu begini? Heh, terus mau nangkap saya? Saya tidak takut! Saya pernah ke polisi, di polisi tiga kali, ke kejaksaan sekali, saya hadapi,” katanya.

Dia menegaskan kritik yang disampaikannya bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum. Megawati menyatakan tetap menghormati aturan sebagai warga negara.

“Sebagai seorang warga negara, saya taat pada hukum yang ada di Indonesia. Harusnya begitu! Hei polisi dengarkan saya, karena saya yang membuat kamu! Jangan lupa!” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengingatkan pentingnya memahami Pancasila sebagai falsafah bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara.