DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset setelah Penantian 18 Tahun

Ketua DPR Puan Maharani/DPR RI

Generasi.co, Jakarta – DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut mengakhiri penantian panjang selama sekitar 18 tahun sejak pertama kali diperjuangkan.

Pengesahan dilakukan setelah seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui rancangan aturan tersebut dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin sidang meminta persetujuan anggota Dewan sebelum menetapkan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan perjalanan pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Habiburokhman menyebut pengesahan itu menjadi hasil penantian masyarakat selama 18 tahun sekaligus kerja panjang Komisi III DPR periode ini sejak September 2025.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Dia juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal proses legislasi RUU tersebut sejak awal pembahasan.

Menurut Habiburokhman, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III DPR mempercepat penyusunan regulasi tersebut sejak Agustus 2025.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujarnya.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” sambungnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Perwakilan pemerintah yang hadir yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Mengatur Perampasan Aset Hasil Kejahatan

UU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi secara ilegal.

Secara garis besar, regulasi tersebut mengatur kewenangan negara merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, baik berupa properti, kendaraan, maupun kekayaan lainnya.

Pengaturannya juga mencakup pengelolaan aset rampasan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, hingga pengembalian aset.

Ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran tidak terbatas pada korupsi. Regulasi ini juga mencakup berbagai kejahatan berdimensi ekonomi, seperti penghindaran pajak, penipuan, penggelapan, perusakan lingkungan, hingga perdagangan orang.

Pembentukan aturan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan aset (asset recovery) sehingga kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun pihak yang berhak.