Megawati Soroti Penyadapan hingga Buzzer

Foto: Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (Dok PDIP)
Foto: Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (Dok PDIP)

Generasi.co, Depok – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum, hingga kondisi demokrasi di Indonesia. Dia menyoroti fenomena buzzer, dugaan penyadapan ilegal, maraknya korupsi, sekaligus menegaskan sikap partainya untuk tetap berada di luar pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengungkapkan pernah mendapat tawaran bergabung ke pemerintahan Prabowo, tetapi memilih menolaknya. Dia turut kembali menyatakan penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Berikut lima pernyataan penting Megawati dalam orasi tersebut.

1. Minta DPR Buat Aturan untuk Buzzer

Megawati menyoroti maraknya aktivitas buzzer di media sosial. Dia meminta DPR RI membuat aturan hukum untuk mengatur aktivitas pihak-pihak yang menyebarkan narasi dan pendapat melalui media sosial.

“Saya mengatakan ke DPR, harus dibuat hukum bagi mereka yang buzzer-buzzer,” kata Megawati, dikutip dari tayangan Kompas TV.

Dia mengingatkan agar aktivitas buzzer tidak disamakan dengan pekerjaan jurnalistik. Megawati juga mengaku pernah menantang sejumlah buzzer untuk bertemu secara langsung dan berdebat terbuka, tetapi tidak ada yang menerima tantangan tersebut.

“Saya bilang, ‘kamu kenapa begitu? Datang sini, bertemu dengan saya, diskusi, debat’. Never, enggak ada satu orang pun yang berani,” ujarnya.

2. Kritik Kepolisian dan Singgung Penyadapan Listyo Sigit

Megawati juga melontarkan kritik terhadap institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.

Dia secara khusus menyinggung dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Megawati mengingatkan perannya dalam proses pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Karena itu, dia mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan kepolisian untuk melakukan penyadapan.

“Apa ya enggak malu ya, polisi yang saya buat kayak gitu. Tapi kan enggak ada yang berani nanya sama saya, wartawan, padahal sudah tahu polisi itu saya yang memisahkan, lho kok beraninya coba menyadap?” kata Megawati.

Dia juga menuding ada oknum polisi yang membohongi masyarakat. Megawati menegaskan tidak takut menghadapi persoalan hukum karena kritik yang disampaikannya.

“Polisi saja bohongi rakyat. Lah ya teriak saja! Memangnya polisi mau nangkap kamu begini? Heh, terus mau nangkap saya? Saya tidak takut!” ujarnya.

Megawati mengaku pernah tiga kali dipanggil kepolisian dan satu kali oleh kejaksaan. Dia mengatakan selalu menghadapi proses tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

“Sebagai seorang warga negara, saya taat pada hukum yang ada di Indonesia. Harusnya begitu! Hei polisi dengarkan saya, karena saya yang membuat kamu! Jangan lupa,” tuturnya.

3. Prihatin Korupsi Merajalela dan Rakyat Masih Miskin

Persoalan korupsi dan kemiskinan juga menjadi sorotan Megawati. Dia menyayangkan praktik korupsi yang masih terjadi ketika banyak masyarakat Indonesia membutuhkan bantuan.

“Malah ada malah memikirkan ini nanti korupsi, sekarang korupsi merajalela di Indonesia lupa bahwa masih banyak yang namanya rakyat kita miskin,” ucap Megawati.

Dia kemudian menyinggung kegiatan sosial PDIP dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

Megawati menyebut partainya memiliki kapal kesehatan yang sedang menuju Aceh untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

PDIP juga merencanakan pengiriman kapal berikutnya ke Papua pada akhir November 2026. Langkah itu dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi dampak cuaca ekstrem dan fenomena El Nino.

“Akhir bulan akan berangkat ke Papua karena memang kita harus waspada sama El Nino, sebuah gerakan cuaca tetapi El Nino itu anomali mestinya November ini musim hujan tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan,” jelasnya.

4. Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan Prabowo

Megawati menegaskan PDIP memilih tetap berada di luar pemerintahan. Dia mengungkapkan pernah mendapat tawaran untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi menolak kesempatan tersebut.

“Mau dikasih masuk ke pemerintahan? Saya bilang terima kasih. Saya di luar saja,” kata Megawati.

Sikap tersebut disampaikan setelah dia mengkritik kondisi pemerintahan dan mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan sebagai anak Proklamator.

“Enggak benar lagi Republik Indonesia ini. Secara subjektif sebagai anaknya proklamator, saya menggugat yang namanya pemerintahan. Kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan republik yang kita cintai ini?” ujarnya.

Megawati juga menilai masyarakat saat ini semakin takut menyampaikan pendapat tanpa menunggu arahan atau komando.

“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” katanya.

Dia mengingatkan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.

5. Kembali Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

Megawati turut menegaskan penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dia mengaku sempat menerima pertanyaan dan komunikasi dari sejumlah pihak ketika wacana tersebut mencuat. Namun, Megawati menyatakan sikapnya secara tegas menolak perubahan tersebut.

“Ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode banyak yang menghubungi maupun bertanya kepada saya. Saya dengan tegas mengatakan tidak,” ujar Megawati.

Dia menjelaskan sikap tersebut berkaitan dengan komitmennya terhadap konstitusi dan keinginan agar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak kembali diamendemen.

Megawati juga menilai persoalan tersebut bukan menjadi ranahnya untuk mengambil keputusan.

“Jadi bukan ranah saya,” tuturnya.