Generasi.co, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan tidak akan menerbitkan izin pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Dia menegaskan hanya akan mengeluarkan izin untuk kegiatan konservasi di kawasan tersebut.
Raja Juli menyatakan kewenangan penerbitan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) tetap berada di tangannya. Karena itu, dia berjanji tidak akan menggunakan kewenangan tersebut untuk mengizinkan kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon.
“Kalaupun tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Dia menilai tidak seharusnya ada wilayah usaha pertambangan (WUP) di kawasan konservasi tersebut, termasuk di perairan sekitar Ujung Kulon.
“Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali WUP atau apapun di perairan Ujung Kulon, tapi sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang,” ujarnya.
Raja Juli kembali menegaskan tidak akan mengeluarkan izin untuk kegiatan selain konservasi di kawasan taman nasional tersebut.
“Insya Allah berjanji tidak akan pernah menerbitkan izin apapun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” katanya.
ESDM Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
Meski demikian, sebagian wilayah perairan laut di sekitar kawasan konservasi tersebut tercantum dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan penetapan WUP hanya mencakup sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan taman nasional itu sendiri.
Dia juga memastikan pemerintah belum menerbitkan izin pertambangan untuk wilayah daratan maupun perairan di sekitar kawasan tersebut.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar TNUK ataupun di TNUK itu sendiri,” kata Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).










